Nasional, gemasulawesi – Menurut laporan, diketahui jika Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI memutuskan untuk menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukum mereka untuk dugaan hoaks yang terkait dengan suap pembelian 12 unit pesawat tempur bekas tipe Mirage 2000-5.
M.Herindra yang merupakan Wakil Menteri Pertahanan mengungkapkan terima kasihnya atas nama Kementerian Pertahanan ke Hotman Paris untuk asistensi hukumnya di Kementerian Pertahanan.
Menurut Herindra, terdapat 2 kabar hoaks yang menyeret nama Kementerian Pertahanan yang berkaitan dengan suap pembelian pesawat tempur Mirage bekas dan juga PT IMI.
Baca Juga:
Masa Tenang, Bawaslu Minta Masyarakat Melaporkan Jika Ada Politik Uang
“Untuk isu suap pembelian sekitar 12 unit pesawat tempur bekas Mirage adalah kabar yang menyesatkan,” tegasnya.
Herindra menekankan jika pembelian pesawat tersebut batal dan juga belum terjadi karena keterbatasan ruang fiskal yang dimiliki.
Di sisi lain, Hotman Paris menyampaikan jika terdapat beberapa hoaks atau berita bohong yang beredar di media sosial dan juga di masyarakat.
“Seperti tayangan video yang menampilkan foto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Eva Kaili yang merupakan politikus asal Yunani dan anggota Parlemen Eropa,” katanya.
Hotman menuturkan dirinya akan menunggu hingga masa tenang pemilu 2024 selesai untuk nantinya memutuskan langkah hukum yang akan diambil terkait penyebaran sejumlah hoaks tersebut.
“Belum ada keputusan soal itu,” ujarnya.
Dia mengatakan jika dia menduga pelaku memakai akun asing agar hoaks mengenai Komisi Anti Korupsi Uni Eropa sedang menyelidiki dugaan korupsi pembelian pesawat tesebut dianggap oleh orang lain benar.
“Jadi sebenarnya itu adalah situs pesanan yang menggunakan akun asing agar terlihat benar,” paparnya.
Wakil Menhan juga menyayangkan terkait fitnah yang ditujukan untuk Kementerian Pertahanan tersebut.
“Saya juga menghimbau agar semua orang tidak menyebarkan hoaks hanya untuk kepentingan politik yang sesaat,” ucapnya.
Dia menerangkan jika Kementerian Pertahanan memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk penyebaran hoaks dan juga fitnah yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. (*/Mey)
