Menjelang Ramadhan, Mendagri Minta Kepala Daerah untuk Mengantisipasi Inflasi

Ket. Foto: Mendagri Meminta Kepala Daerah untuk Mengantisipasi Inflasi Menjelang Ramadhan
Ket. Foto: Mendagri Meminta Kepala Daerah untuk Mengantisipasi Inflasi Menjelang Ramadhan Source: (Foto/Instagram/@titokarnavian)

Nasional, gemasulawesi – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan permintaannya agar para kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan juga walikota di Indonesia untuk melakukan antisipasi inflasi menjelang masuknya bulan Ramadhan.

Dalam keterangannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan jika dia meminta para kepala daerah di Indonesia untuk segera bekerja untuk menekan wilayah-wilayah yang dilaporkan inflasinya tinggi juga terdata di Kemendagri ataupun di BPS.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerangkan jika hanya ada 2 masalah atau penyebab terjadinya inflasi di suatu wilayah atau daerah.

Baca Juga:
Sebut Jangan Sampai Masih Terjadi Sengketa di Lapangan, Menteri ATR Janji Akan Memperjuangkan Lahan Milik TNI

“Yang pertama adalah kurangnya suplai suatu barang, sedangkan yang kedua terjadinya lonjakan permintaan di masyarakat,” ucapnya.

Tito menuturkan jika di saat Ramadhan dan Lebaran, beberapa harga kebutuhan pokok, seperti beras, daging ayam, telur dan yang lainnya biasanya akan melambung tinggi.

“Oleh karena itu, setiap kepala daerah diminta untuk waspada,” ujarnya.

Baca Juga:
Resmi Beroperasi, Menhub Harap Adanya Biskita Trans Bekasi Patriot Membuat Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum

Dalam kesempatan yang sama, Tito menekankan para kepala daerah untuk segera mewaspadai dan juga sesegera mungkin untuk menambah suplainya.

“Selain itu, distribusinya juga harus lancar,” katanya.

Lebih lanjut, Mendagri menyatakan jika Satpol PP memiliki peran yang penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya penimbunan barang.

Baca Juga:
Ungkap Udara Ibu Kota Nusantara Terasa Segar, Menteri ATR Unggah Momen Bermalam di IKN

Di kesempatan terpisah, Kepala BPS Sumatera Barat, Sugeng Arianto, menyebutkan jika inflasi di Ranah Minang pada bulan Februari 2024 yang mencapai 3,32% secara yoy atau year on year.

“Ini terjadi dikarenakan naiknya sejumlah indeks kelompok pengeluaran,” paparnya.

Menurut Sugeng, inflasi terjadi akibat kenaikan harga indeks pengeluaran kelompok makanan, minuman dan juga tembakau sekitar 6,84%.

Baca Juga:
Rencana Transformasi KUA Melayani Urusan Semua Agama, Kemendagri Dilaporkan sedang Mengkaji Aspek Hukum dan Manfaatnya

“Kelompok lainnya yang ikut memicu inflasi, yaitu pakaian dan alas kaki sekitar 2,01%, kelompok perumahan, air, bahan bakar rumah tangga dan listrik sebesar 1,65%,” terangnya.

Sugeng melanjutkan jika untuk kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga menyumbangkan sekitar 0,59%, kesehatan 2,88% dan transportasi 1,39%.

“Untuk kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan menyumbangkan inflasi sekitar 0,07%,” imbuhnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Sebut Sebagai Keputusan Bersejarah untuk Indonesia, Ridwan Kamil Harap Semua Pihak Fokus Sukseskan Proyek IKN

Ditunjuk menjadi kurator IKN, Ridwan Kamil berharap semua pihak dapat bersama-sama fokus mensukseskan proyek IKN.

Penjajah Israel Tembaki Warga Palestina yang Menunggu Bantuan, Indonesia Mendesak DK PBB untuk Segera Mengambil Tindakan

Menyusul tewasnya 115 warga Palestina yang sedang menunggu bantuan karena ditembaki penjajah Israel, Indonesia mendesak DK PBB bertindak.

Singgung Perundungan, Presiden Jokowi Minta Pihak Sekolah Tidak Menutupi Kasus Bullying

Dalam Kongres XXIII PGRI, Presiden Jokowi meminta pihak sekolah untuk tidak menutupi kasus bullying demi menjaga nama baik sekolah.

Hadir dalam Pelantikan PB FORKI, Menkopolhukam Berterima Kasih kepada Masyarakat Karate Tanah Air yang Selalu Mendukungnya

Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto, mengungkapkan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat karate Indonesia yang selalu memberikan dukungan.

Dapat Mengakomodir Terciptanya Lingkungan yang Lebih Adil, Menkeu Beri Masukan Soal Solusi 2 Pilar Perpajakan pada Sekjen OECD

Menteri Keuangan dilaporkan memberikan masukan soal solusi 2 pilar perpajakan kepada Sekjen OECD, Mathias Cormann.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;