Menjelang Ramadhan, Mendagri Minta Kepala Daerah untuk Mengantisipasi Inflasi

Ket. Foto: Mendagri Meminta Kepala Daerah untuk Mengantisipasi Inflasi Menjelang Ramadhan
Ket. Foto: Mendagri Meminta Kepala Daerah untuk Mengantisipasi Inflasi Menjelang Ramadhan Source: (Foto/Instagram/@titokarnavian)

Nasional, gemasulawesi – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan permintaannya agar para kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan juga walikota di Indonesia untuk melakukan antisipasi inflasi menjelang masuknya bulan Ramadhan.

Dalam keterangannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan jika dia meminta para kepala daerah di Indonesia untuk segera bekerja untuk menekan wilayah-wilayah yang dilaporkan inflasinya tinggi juga terdata di Kemendagri ataupun di BPS.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerangkan jika hanya ada 2 masalah atau penyebab terjadinya inflasi di suatu wilayah atau daerah.

Baca Juga:
Sebut Jangan Sampai Masih Terjadi Sengketa di Lapangan, Menteri ATR Janji Akan Memperjuangkan Lahan Milik TNI

“Yang pertama adalah kurangnya suplai suatu barang, sedangkan yang kedua terjadinya lonjakan permintaan di masyarakat,” ucapnya.

Tito menuturkan jika di saat Ramadhan dan Lebaran, beberapa harga kebutuhan pokok, seperti beras, daging ayam, telur dan yang lainnya biasanya akan melambung tinggi.

“Oleh karena itu, setiap kepala daerah diminta untuk waspada,” ujarnya.

Baca Juga:
Resmi Beroperasi, Menhub Harap Adanya Biskita Trans Bekasi Patriot Membuat Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum

Dalam kesempatan yang sama, Tito menekankan para kepala daerah untuk segera mewaspadai dan juga sesegera mungkin untuk menambah suplainya.

“Selain itu, distribusinya juga harus lancar,” katanya.

Lebih lanjut, Mendagri menyatakan jika Satpol PP memiliki peran yang penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya penimbunan barang.

Baca Juga:
Ungkap Udara Ibu Kota Nusantara Terasa Segar, Menteri ATR Unggah Momen Bermalam di IKN

Di kesempatan terpisah, Kepala BPS Sumatera Barat, Sugeng Arianto, menyebutkan jika inflasi di Ranah Minang pada bulan Februari 2024 yang mencapai 3,32% secara yoy atau year on year.

“Ini terjadi dikarenakan naiknya sejumlah indeks kelompok pengeluaran,” paparnya.

Menurut Sugeng, inflasi terjadi akibat kenaikan harga indeks pengeluaran kelompok makanan, minuman dan juga tembakau sekitar 6,84%.

Baca Juga:
Rencana Transformasi KUA Melayani Urusan Semua Agama, Kemendagri Dilaporkan sedang Mengkaji Aspek Hukum dan Manfaatnya

“Kelompok lainnya yang ikut memicu inflasi, yaitu pakaian dan alas kaki sekitar 2,01%, kelompok perumahan, air, bahan bakar rumah tangga dan listrik sebesar 1,65%,” terangnya.

Sugeng melanjutkan jika untuk kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga menyumbangkan sekitar 0,59%, kesehatan 2,88% dan transportasi 1,39%.

“Untuk kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan menyumbangkan inflasi sekitar 0,07%,” imbuhnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Sebut Sebagai Keputusan Bersejarah untuk Indonesia, Ridwan Kamil Harap Semua Pihak Fokus Sukseskan Proyek IKN

Ditunjuk menjadi kurator IKN, Ridwan Kamil berharap semua pihak dapat bersama-sama fokus mensukseskan proyek IKN.

Penjajah Israel Tembaki Warga Palestina yang Menunggu Bantuan, Indonesia Mendesak DK PBB untuk Segera Mengambil Tindakan

Menyusul tewasnya 115 warga Palestina yang sedang menunggu bantuan karena ditembaki penjajah Israel, Indonesia mendesak DK PBB bertindak.

Singgung Perundungan, Presiden Jokowi Minta Pihak Sekolah Tidak Menutupi Kasus Bullying

Dalam Kongres XXIII PGRI, Presiden Jokowi meminta pihak sekolah untuk tidak menutupi kasus bullying demi menjaga nama baik sekolah.

Hadir dalam Pelantikan PB FORKI, Menkopolhukam Berterima Kasih kepada Masyarakat Karate Tanah Air yang Selalu Mendukungnya

Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto, mengungkapkan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat karate Indonesia yang selalu memberikan dukungan.

Dapat Mengakomodir Terciptanya Lingkungan yang Lebih Adil, Menkeu Beri Masukan Soal Solusi 2 Pilar Perpajakan pada Sekjen OECD

Menteri Keuangan dilaporkan memberikan masukan soal solusi 2 pilar perpajakan kepada Sekjen OECD, Mathias Cormann.

Berita Terkini

wave

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Layanan Kesehatan Buruk, Anleg Arifin dg Pallalo Protes Pemda Parigi Moutong

Ambulans kehabisan bensin hingga warga meninggal memicu amarah DPRD Parigi Moutong. Bupati dikecam karena absen rapat pelayanan publik.

Jenis Kejadian Darurat Laporan 112 Parigi Moutong yang Wajib Diketahui Warga

Pahami jenis kejadian darurat laporan 112 Parigi Moutong. Segera laporkan kondisi kritis medis, kebakaran, dan bencana untuk penanganan cepa


See All
; ;