Berita nasional, gemasulawesi– Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, menjadi satu pertimbangan penundaan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di sejumlah daerah.
“Ada kemungkinan di dalam PPKM, berarti tidak bisa tatap muka terbatas. Tapi itu adalah suatu keharusan yang dialami semua sektor dalam dua minggu itu ada pembatasan,” ungkap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa 15 Juni 2021.
PTM terbatas tidak dapat digelar di kelurahan atau desa yang menerapkan aturan PPKM mikro, yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri, ditandatangani pada akhir Maret.
“Itu sudah menjadi bagian dari SKB kita bahwa PPKM itu bisa mem-by-pass ya. Bisa saja menganulir selama dua minggu tersebut proses pembelajaran tatap muka terbatas,” tuturnya.
Namun, hendaknya hal itu tidak membuat semua pihak khawatir akan adanya perubahan dalam aturan menjelang PTM terbatas.
Sebab, PPKM akan menjadi instrumen pemerintah untuk mengambil keputusan apakah melanjutkan atau menunda PTM terbatas di daerahnya.
“Jadi lanjutkan saja proses SKB-nya, kalau PPKM terjadi di daerah Anda, mungkin akan berhenti PTM terbatasnya, tetapi ingat hanya untuk dua minggu,” sebutnya.
Jika PPKM mikro selesai dilakukan, maka pihak sekolah berwenang kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas.
Baca juga: Status Zona Merah, Parigi Moutong Tunda PTM Terbatas
Sementara, apabila PPKM mikro tengah dilaksanakan, maka sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan belajar jarak jauh atau online.
“Sama seperti restoran yang boleh 50 persen kapasitas atau masyarakat disuruh bekerja dari rumah. Ya kan, sama, sektor pendidikan mungkin harus PJJ (pembelajaran jarak jauh) selama PPKM,” ucapnya.
Dia meminta semua sekolah tetap menyiapkan opsi PTM terbatas, meskipun daerahnya akan terkena PPKM mikro ataupun tidak. Untuk itu, apa yang tertuang dalam SKB empat Menteri terkait PTM terbatas tetap berlaku.
“Tidak perlu dikhawatirkan bahwa antisipasi perubahan. Semua sekolah sudah harus siap-siap. Mau itu daerah akan dimasukkan dalam PPKM atau tidak, harus sudah mulai siap-siap sekarang,” kata Nadiem.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ditunda sementara dua hingga tiga bulan.
Alasannya, Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus covid 19 pasca-libur Lebaran. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berpendapat, pemerintah perlu melihat kembali kebijakan terkait PTM terbatas yang direncanakan akan berjalan Juli mendatang.
Sebab, menurut Dasco, kebijakan pembukaan sekolah itu dibuat sebelum adanya lonjakan kasus covid 19 di sejumlah daerah.
“Perlu ada rencana yang dievaluasi oleh pemerintah mungkin ditunda sedikit antara lain soal kehadiran anak di sekolah. Nah, itu kan dibuat (kebijakan) waktu itu sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah,” tutupnya. (***)
Baca juga: Gubernur Minta Terapkan PPKM di 11 Zona Merah Sulawesi Tengah
