Berita nasional, gemasulawesi– Ekonom senior Didik J Rachbini menyebut potensi warisan utang Presiden Jokowi ke pemerintahan berikutnya senilai 10 ribu triliun rupiah.
“APBN akan lumpuh terkena beban utang ini dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar. APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, 24 Juni 2021.
Ia menyebut ada konsekuensi ditanggung apabila utang ini dibiarkan. Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina itu setuju langkah Badan Pemeriksa Keuangan mengingatkan pemerintah mengenai peningkatan utang selama masa pandemi covid 19.
Apalagi, utang menjadi tanggungan pemerintah bukan hanya utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebesar Rp 6.527 triliun. Namun, juga utang Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp 2.143 triliun.
“Utang BUMN keuangan sebesar Rp 1053,18 triliun dan BUMN non-keuangan sebesar Rp 1089,96 triliun. Jadi, total utang pemerintah pada masa Jokowi sekarang sebesar Rp 8.670 triliun,” jelasnya.
Baca juga: Fadli Zon Geram Garuda dan PLN Utang Menggunung
Tak hanya potensi warisan utang itu, ia juga menyoroti BUMN yang diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur.
Pasalnya, kalau gagal bayar atau bangkrut, maka bebannya harus ditanggung APBN sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah.
Ia mengingatkan, kalau 20 tahun lalu krisis 1998 dipicu nilai tukar, maka sekarang krisis bisa dipicu APBN. Akan berat digabung dengan krisis pandemi lantaran penanangan dinilai salah kaprah sejak awal.
“Jadi, gabungan dari kedua faktor itu potensial memicu krisis,” sebutnya.
Baca juga: Lima BUMN Sumbang Deviden 90,6 Persen ke RI Tahun 2020
Jika dalam jangka pendek ini peningkatan kasus tidak bisa ditekan dan Amerika jadi menaikkan suku bunganya, ia memperkirakan posisi ekonomi Indonesia akan sangat sulit.
Karena suku bunga utang akan terdorong naik, mesti bersaing dengan obligasi AS.
Sementara pajak masih rendah dan pembiayaan dari obligasi. Kalau tidak bisa bayar dalam jangka pendek kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia merosot.
“Jika masih dipercaya, bisa mungkin masih bisa profiling utang, minta penangguhan utang, tetapi itu berarti bunganya akan menumpuk,” tutupnya. (**)
Baca juga: Proyeksi Separuh APBD Masih Ditopang APBN
