Peredaran Rokok Impor Ilegal Semakin Merajalela di Pasaran, Anggota DPR RI Ini Minta Pemerintah Segera Menindak Tegas

Anggota DPR RI Muhidin Mohamad Said minta pemerintah segera menindak tegas peredaran rokok impor ilegal.
Anggota DPR RI Muhidin Mohamad Said minta pemerintah segera menindak tegas peredaran rokok impor ilegal. Source: Foto/Dok. Kemenkes

Nasional, gemasulawesi - Dalam menanggapi peredaran rokok impor ilegal yang merugikan negara, Anggota Komisi XI DPR RI, Muhidin Mohamad Said, menggarisbawahi urgensi tindakan yang lebih tegas dan terfokus. 

Muhidin Mohamad Said, menekankan perlunya tindakan tegas terhadap peredaran rokok impor ilegal yang berdampak merugikan negara. 

Menurutnya, rokok impor ilegal akan mengurangi pendapatan yang seharusnya menjadi hak negara dari sektor pajak.

Hal ini karena rokok legal yang tidak dikenai pajak cukai menjadi celah bagi importir untuk mengimpor rokok ilegal dengan harga yang lebih murah.

Baca Juga:
Sambut Hari Kartini, Cak Imin Akui Bangga dengan Perempuan Indonesia yang Mampu Meraih Prestasi Dunia

"Kita harus berhati-hati dengan peredaran rokok impor ilegal ini karena dapat merugikan pendapatan negara. Kita harus memberikan perhatian khusus dan tindakan yang serius untuk mengatasi masalah ini," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Muhidin menyatakan bahwa salah satu alasan peredaran rokok ilegal masih terjadi adalah kurangnya pengawasan terhadap importir yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karenanya, Muhidin meminta agar pemerintah dan instansi terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap importir yang tidak bertanggung jawab dalam mengimpor rokok ilegal. 

Menurutnya, razia yang dilakukan terhadap rokok ilegal hanya akan berhasil jika disertai dengan sanksi yang tegas bagi para pelaku yang terlibat. 

Baca Juga:
Sambut Hari Kartini, Cak Imin Akui Bangga dengan Perempuan Indonesia yang Mampu Meraih Prestasi Dunia

Hal ini, jelas Muhidin, akan memberikan efek jera dan membatasi peredaran rokok ilegal di pasaran. 

"Meskipun sudah ada upaya untuk memberantas rokok impor ilegal, namun peredaran masih terjadi karena daya tarik harga yang rendah. Para importir melakukan berbagai cara untuk menghindari pengawasan," tandasnya.

Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, juga menyoroti pentingnya memberikan kesempatan bagi rokok ilegal untuk menjadi legal dengan dikenakan pajak cukai. 

Menurutnya, dengan memberikan pembinaan kepada importir rokok ilegal untuk beralih ke status yang legal, negara dapat meningkatkan penerimaan pajak cukai secara signifikan. 

Baca Juga:
Yuk Intip Keajaiban Alam dari Pesona Pantai Idola Banyutowo, Destinasi Hiburan Terbaik di Jawa Tengah yang Miliki Keindahan Menakjubkan!

"Pemerintah harus membuka pintu bagi rokok impor ilegal untuk dapat menjadi legal dan dikenai pajak. Dengan melakukan pembinaan terhadap importir rokok ilegal, kita dapat mengubah mereka menjadi pelaku industri rokok yang beroperasi secara legal. Hal ini akan berdampak positif terhadap pendapatan pajak cukai negara," paparnya. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Berfokus pada Target Anggaran dan Realisasi APBD, Pj Bupati Parigi Moutong Sampaikan LKPJ 2023 di Hadapan Rapat Paripurna DPRD

Pj Bupati Parigi Moutong menyampaikan LKPJ tahun 2023 di hadapan rapat paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

Dipimpin Langsung oleh Puan Maharani, DPR Dilaporkan Menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Menjelang Libur Lebaran 2024

DPR menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang menjelang libur Lebaran tahun 2024 pada hari ini, tanggal 4 April 2024.

BMKG Prediksi Awal Musim Kemarau di Jakarta Dimulai Bulan Mei, Anggota DPRD Sebut Berkah Namun Perlu Diwaspadai

Anggota DPRD Jakarta menyatakan jika dimulainya musim kemarau di Jakarta pada bulan Mei merupakan berkah, namun, patut untuk diwaspadai.

Terkait Hak Angket, Ganjar Pranowo Sebut Serahkan Mekanismenya ke DPR

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebutkan dia menyerahkan mekanisme hak angket ke DPR.

Duduki Peringkat Tertinggi, KPU Parepare Tetapkan Rekapitulasi Suara Partai Dimenangkan Golkar dan Rebut 5 Kursi DPRD

KPU Kota Parepare tetapkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024. Golkar raih suara tertinggi dengan 16.379 suara, disusul NasDem selanjutnya.

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;