Merasa Diintimidasi, Pengusaha Ini Laporkan Pejabat Bea Cukai di Purwakarta yang Diduga Gunakan TNI untuk Mengancamnya Saat Nagih Hutang

Oknum pejabat bea cukai di Purwakarta ini dilaporkan atas dugaan intimidasi oleh seorang pengusaha berinisial WT.
Oknum pejabat bea cukai di Purwakarta ini dilaporkan atas dugaan intimidasi oleh seorang pengusaha berinisial WT. Source: Foto/Ilustrasi/Freepik

Nasional, gemasulawesi - Laporan yang diajukan baru-baru ini oleh pengusaha berinisial WT terkait dugaan intimidasi atau ancaman dari oknum Pejabat Bea Cukai bernisial REH cukup menjadi  sorotan.

Dilaporkan bahwa dalam kejadian intimidasi tersebut, seorang Pejabat Bea Cukai diduga membawa oknum aparat (Anggota TNI) untuk menekan dan mengancam WT terkait hutang sebesar Rp7 miliar.

Kuasa hukum WT, yaitu Andreas SH, MH, menjelaskan bahwa kliennya memang memiliki hutang kepada oknum Pejabat Bea Cukai bernisial REH yang sebelumnya disepakati sebagai modal penyetoran awal untuk usaha bersama.

Namun, permasalahan muncul ketika REH mengklaim hutang tersebut dan melakukan intimidasi terhadap WT dengan membawa oknum aparat.

Baca Juga:
Misteri Alam dan Pesona Fotogenik dengan Keajaiban Wanagiri Hidden Hills, Surga Tersembunyi di Pulau Bali yang Hadirkan Keindahan Menakjubka

Andreas juga mengungkapkan bahwa status REH awalnya adalah karyawan swasta.

Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata REH merupakan pejabat Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat.

Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait dengan integritas dan perilaku REH sebagai seorang ASN.

Laporan yang diajukan oleh kuasa hukum WT mencakup pasal 335 KUHP terkait dengan pengancaman (Intimidasi), yang merupakan langkah awal dalam menangani kasus ini secara hukum.

Baca Juga:
Hadiri Penetapan Presiden serta Wapres Terpilih, AHY Sebut Demokrat Siap untuk Menyukseskan Program dan Kebijakan Pemerintahan Mendatang

“Kita laporkan pelaku dengan pasal 335 KUHP terkait pengancaman (Intimidasi),” kata Andreas di Polda Metro Jaya.

Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan oknum pejabat Bea Cukai ini kepada KPK dan Kejaksaan Agung terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) REH.

Andreas menekankan pentingnya agar kepolisian segera memproses laporan ini untuk mengungkap dugaan intimidasi yang dilakukan oleh REH, serta menyoroti status ASN-nya yang menjadi perhatian utama dalam kasus ini.

Meskipun kerugian materi belum menjadi fokus utama, namun kejadian ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan integritas dalam lingkungan ASN.

Baca Juga:
4 Orang Terluka, Serangan Udara yang Dilakukan Penjajah Israel terhadap Sebuah Rumah di Rafah Dikabarkan Menewaskan 3 Warga Palestina

“Fokus saat ini bukan pada kerugian materi, melainkan pada status ASN dan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku,” tegas Andreas.

Laporan yang diajukan pada Senin, 22 April 2024, masih dalam proses pengolahan oleh pihak kepolisian hingga saat ini.

Selain itu juga belum ada informasi lebih lanjut mengenai penangkapan pelaku atau perkembangan lainnya terkait kasus ini. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Selama Nilainya 1500 USD, Menteri Perdagangan Meminta Bea Cukai untuk Segera Melepaskan Barang Kiriman Pekerja Migran yang Tertahan

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, meminta bea cukai untuk segera melepaskan barang milik para pekerja migran selama nilainya 1.500 USD.

Heboh Tuduhan Penyalahgunaan Wewenang pada Penahanan 9 Mobil Mewah Milik Kenneth Koh, Direktorat Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Buka Suara

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penahanan mobil mewah Kenneth Koh santer diberitakan, begini tanggapan Direktorat Bea Cukai.

Heboh! Ribuan Barang Bawaan Pekerja Migran Tertahan di Bea Cukai Dan Tak Bisa Diambil Pemiliknya, Begini Klarifikasi Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi viralnya berita terkait ribuan barang bawaan pekerja migran Indonesia yang ditahan Bea Cukai.

Gagalkan Upaya Pelanggaran, Bea Cukai Sebut Penyelundupan Barang Ilegal Meningkat Dibandingkan 2022

Dalam pernyataannya kemarin, Bea Cukai Soekarno-Hatta menyatakan jika penyelundupan barang ilegal ke Indonesia meningkat dibandingkan 2022.

Gagalkan Penyelundupan 22 Ball Thrifting, Pemerintah dan Bea Cukai Himbau Masyarakat untuk Tidak Beli Baju Bekas

Himbauan kepada masyarakat Indonesia agar tidak membeli baju bekas ball-ballan atau thrifting terus digencarkan dengan tujuan mengurangi sampah yang ada di Indonesia.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;