Nasional, gemasulawesi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, yang memberikan arahan baru terkait sistem kelas rawat inap bagi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diatur oleh BPJS Kesehatan.
Salinan dokumen yang tersedia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg) menguraikan standar kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan yang disebut Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang memuat 12 kriteria penting.
Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam Perpres adalah terkait dengan kelas ruang rawat inap peserta BPJS Kesehatan yang semula meliputi kelas I, kelas II, dan kelas III yang digantikan dengan KRIS.
KRIS mengatur standar fasilitas perawatan dan pelayanan rawat inap yang lebih spesifik.
Termasuk mengenai komponen bangunan, ventilasi udara, pencahayaan, kelengkapan tempat tidur, pembagian ruang rawat berdasarkan jenis kelamin dan penyakit, kepadatan ruang rawat, kualitas tempat tidur, fasilitas kamar mandi, dan penyediaan outlet oksigen.
Perpres juga mengatur tentang hak peserta JKN untuk meningkatkan perawatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, seperti rawat jalan eksekutif.
Namun, naik kelas perawatan harus mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih biaya antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar karena peningkatan pelayanan.
Namun, perubahan ini tidak berlaku bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan manfaat layanan di ruang perawatan kelas III.
Terkait penerapan KRIS secara menyeluruh, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diharapkan untuk menerapkannya sepenuhnya paling lambat pada 30 Juni 2025.
Selama periode transisi ini, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan mereka.
Dengan Perpres ini, diharapkan nantinya sistem kelas rawat inap dapat ditingkatkan sesuai dengan standar yang lebih baik.
Selain itu juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi peserta JKN, serta menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. (*/Shofia)
