Gubernur Sulawesi Tengah Minta Pengurangan Mobilitas Masyarakat

<p>Foto: Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura.</p>
Foto: Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura.

Gemasulawesi– Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura meminta pengurangan mobilitas masyarakat di luar rumah. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Pengurangan mobilitas masyarakat, menyusul lonjakan kasus terkonformasi positif diluar pulau Jawa dan Bali dalam sepekan terakhir.

“Saya mengharapkan agar arahan Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Kesehatan (Menkes), dapat kita patuhi dan laksanakan didaerah,” ungkap Rusdy usai Rapat Koordinasi Penanganan covid19 yang di Pimpin langsung Presiden Indonesia Ir Joko Widodo, Sabtu 7 Agustus 2021.

Baca juga: Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Fokus di Pulau Bali dan Jawa

Pengurangan mobilitas masyarakat itu, salah satunya tidak mengizinkan acara pesta resepsi pernikahan sementara. Tujuannya, untuk menekan angka penularan virus corona di wilayah Sulawesi Tengah.

Dia pun menegaskan, penanganan covid19 harus dilaksanakan mulai dari Hulu hingga hilir.

“Kalau lalai di hulu pasti kondisi penanganan di Dinas Kesehatan pasti kawalahan,” tegasnya.

Kemudian, dia juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), segera berkoordinasi dengan TNI dan Polri membahas tentang pengurangan mobilitas masyarakat itu.

Dia menghimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi Prokol Kesehatan (Prokes) dengan baik. Bahkan, meminta untuk mengurangi aktifitas diluar rumah, jika tidak dalam kondisi penting.

“Kalau tidak terlalu penting sekali, lebih baik berada di rumah saja dulu,” imbuhnya. 

Diketahui, Gubernur Sulawesi Tengah didampingi Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto, Kadis Kesehatan saat mengikuti Rapat Koordinasi itu.

Rakor itu juga diikuti Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, Danrem, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Presiden minta respon atas lonjakan kasus covid19 di luar Jawa dan Bali

Presiden menyampaikan arahanannya, yakni meminta respon cepat pemerintah daerah, terkait perkembangan kasus. Sebab, dua minggu terakhir perkembangan lonjakan 52 persen berada di Luar Jawa dan Bali.

Presiden RI meminta Panglima, TNI dan Polri agar melihat lonjakan di wilayahnya, serta berperan mengurangi mobilitas masyarakat.

Menurunkan mobilitas masyarakat merupakan salah satu catatan Presiden saat menyampaikan arahannya. Kemudian, ia meminta gencar pelaksanaan testing dan tresing.

Selain itu, ia pun meminta segera dibentuk tempat isolasi terpusat, melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam percepatan penanganan pasien, untuk mengurangi angka kematian. Terakhir, ia pun meminta percepatan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat.

Presiden berharap, seluruh pihak dapat mendukung pelaksanaan vaksinasi.

“Kalau ada vaksin langsung dihabiskan jangan distok, vaksin akan didistribusi ke daerah,” tutupnya. (***)

Baca juga: Ditengah Perhelatan Pilkada Serentak, Positif Covid 19 Melonjak Signifikan di Sulteng

...

Artikel Terkait

wave

Jokowi: Petani di Indonesia Harus Menarik Minat Generasi Muda

Presiden Jokowi mendorong petani di Indonesia harus jadi profesi menjanjikan, menyejahterakan dan menarik minat generasi muda bidang pertanian

Berikut Cara Alami Pulihkan Anosmia

Berikut cara alami pulihkan Anosmia atau kemampuan mencium aroma, Indera penciuman begitu penting untuk mempertahankan kualitas hidup.

Menko PMK: Beras Bansos Berkualitas Buruk Sudah Diganti

Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut beras Bansos berkualitas buruk di Pandeglang, Jawa Barat, sudah diganti dengan berkualitas standar BULOG.

Diduga 92 WNI Langgar UU Keimigrasian Malaysia

Diduga sebanyak 92 WNI langgar UU Keimigrasian Malaysia Nomor 63 Tahun 1959. Pasalnya, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Latsar CPNS Formasi 2018 Parigi Moutong Diikuti 200 Peserta

Sebanyak 200 ikuti Latsar CPNS formasi 2018 Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri dari Golongan III 147 orang dan Golongan II 53.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;