Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial Denny Siregar memberikan tanggapan terkait kabar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap bersama Harun Masiku, yang hingga kini masih berstatus buron.
Dalam sebuah keterangan tertulis, Hasto disebutkan sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Mengenai kabar ini, Tessa Mahardhika selaku jubir KPK menyatakan bahwa informasi resmi terkait penetapan tersangka Hasto akan segera disampaikan.
Menanggapi kabar Hasto jadi tersangka KPK tersebut, Denny Siregar, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @dennysirregar, menyampaikan pandangannya.
Ia menyebut bahwa momen penetapan tersebut terkesan dirancang untuk mengalihkan perhatian publik dari isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
"Ditetapkan saat Nataru supaya eskalasinya tidak tinggi karena orang fokus libur. Sekaligus untuk meredam isu kenaikan PPN 12% yang sedang jadi fokus PDIP," tulis Denny dalam unggahannya pada Selasa, 24 Desember 2024.
Selain itu, Denny juga menilai bahwa situasi ini akan membuat dinamika politik Indonesia menjadi semakin menarik di awal tahun baru.
"Seru juga politik di tahun baru ini," tambahnya dalam unggahan tersebut.
Unggahan Denny Siregar ini memicu beragam reaksi dari warganet di media sosial. Beberapa di antaranya mengkritik kinerja KPK dan mengaitkan kasus ini dengan isu lain yang belum tuntas.
"Dagelan apa lagi ini KPK, kasus besar dibiarkan menguap, Firly bagaimana yah kelanjutannya," tulis akun @agu***.
Ada pula warganet yang menyebut penetapan Hasto sebagai langkah strategis untuk mengalihkan sentimen negatif terhadap kenaikan PPN.
"Meredam sentimen negatif PPN, keluarkan jurus ini, yang libur lanjut libur sampai party tahun baru, begitu sadar, PPN udah berlaku, dapat 20kg beras + diskon listrik 50%," tulis akun @ric***.
Namun, tak sedikit juga warganet yang tidak sepakat dengan pandangan Denny Siregar.
Mereka menilai bahwa jika Hasto terbukti bersalah, maka ia harus menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
"Ya kalau terbukti salah... ya jalani aja prosesnya," tulis akun @ste***.
Ada juga yang secara tegas menyatakan bahwa tindakan melindungi pelaku korupsi tidak bisa dibenarkan.
"Salah kok dibela," ungkap akun @idh***.
Reaksi beragam ini mencerminkan pandangan publik yang dinamis terhadap isu hukum dan politik di Indonesia, terutama dalam menghadapi tahun politik yang penuh tantangan. (*/Risco)
