Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Indonesia, Adi Prayitno, menyoroti kabar mengenai penyaluran dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 500 triliun yang disebut tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Kabar ini muncul setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa hanya setengah dari total anggaran bansos tersebut yang benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya.
"Dari Rp 500 triliun anggaran bantuan sosial, hanya separuh yang sampai ke tangan yang berhak," jelas Luhut Binsar pada Sabtu, 8 Februari 2025.
Luhut menegaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu mengoptimalkan sistem digitalisasi dalam proses penyaluran bansos.
Menurutnya, digitalisasi bisa menjadi solusi agar bansos lebih efektif dalam hal ketepatan sasaran, jumlah, dan manfaat.
Menanggapi pernyataan Luhut, Adi Prayitno mengungkapkan keterkejutannya.
Ia mempertanyakan bagaimana pengawasan selama ini dilakukan sehingga masih ada begitu banyak bansos yang tidak sampai ke penerima yang seharusnya.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya @adiprayitno.official pada Minggu, 9 Februari 2025, Adi tampak menyayangkan kondisi tersebut.
"Ya ampun baru tahu kite.. pengawasannya gimana ya selama ini," tulis Adi, sembari mengunggah ulang pernyataan Luhut mengenai bansos yang tidak tepat sasaran.
Tidak hanya mempertanyakan, Adi juga mendesak pemerintah untuk membongkar praktik curang yang menyebabkan bansos tidak tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah memiliki semua alat dan kewenangan yang diperlukan untuk menginvestigasi kasus ini hingga tuntas.
Ia menilai bahwa persoalan bansos ini tidak terlalu rumit untuk diusut jika ada kemauan dari pihak berwenang.
"Ayo bongkar sampai tuntas. Negara punya segalanya menginvestigasi model bansos tak tepat sasaran. Sepele lah yang begini. Tak serumit pagar laut Tangerang," tulisnya lebih lanjut.
Pernyataan Adi tersebut langsung mendapat respons dari banyak pihak, termasuk warganet yang ikut mengomentari permasalahan ini.
Beberapa dari mereka mendukung desakan agar pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan bansos.
Persoalan bansos yang tidak tepat sasaran memang menjadi isu yang selalu mendapat perhatian publik.
Setiap tahunnya, anggaran yang dialokasikan untuk bansos cukup besar, namun permasalahan terkait distribusi yang tidak efisien masih terus terjadi. (*/Risco)
