Denny Siregar Komentari Rencana Menko Yusril Pulangkan Terpidana Reynhard Sinaga ke Indonesia: Buang-buang Uang Negara

Potret Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra yang baru-baru ini berencana pulangkan terpidana Reynhard Sinaga dari Inggris
Potret Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra yang baru-baru ini berencana pulangkan terpidana Reynhard Sinaga dari Inggris Source: (Foto/Instagram/@yusrilihzamhd)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti rencana Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang ingin memulangkan terpidana Reynhard Sinaga ke Indonesia.

Denny mengkritik kebijakan tersebut, yang menurutnya hanya akan membuang-buang anggaran negara tanpa membawa manfaat yang jelas bagi kepentingan nasional.

Reynhard Sinaga sendiri dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris, pada tahun 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam rentang waktu 2015 hingga 2017.

Baca Juga:
Tak Puas Hanya Menyita Barang Bukti, Kepala BNN Ingin Pelaku Jaringan Narkoba Dimiskinkan, Begini Alasannya

Kasus ini menjadikannya salah satu predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris.

Saat ini, Reynhard menjalani hukumannya di HMP Wakefield, Yorkshire, sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimum yang dikenal sebagai tempat bagi para narapidana dengan tingkat risiko tinggi.

Yusril menjelaskan bahwa pemerintah masih dalam tahap mempelajari kemungkinan pemulangan Reynhard ke Indonesia.

Salah satu langkah yang sedang dikaji adalah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memahami mekanisme yang tersedia.

Baca Juga:
Ada Potensi Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet, Bahlil Yakin Kader Golkar Aman Karena Dukung Pemerintah

Selain itu, Yusril menegaskan bahwa jika pemerintah Inggris menyetujui pemulangan Reynhard, maka ia akan ditempatkan di Lapas Nusakambangan yang memiliki keamanan maksimum.

Keputusan ini dianggap sebagai langkah untuk memastikan bahwa Reynhard tetap berada dalam lingkungan yang terkendali dan sesuai dengan tingkat kejahatannya.

"Orang ini (Reynhard) harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximum security dan itu hanya ada di Nusakambangan," jelas Menko Yusril pada Kamis, 6 Februari 2025.

Menanggapi hal ini, Denny Siregar menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pemulangan Reynhard hanya akan membebani negara tanpa adanya keuntungan yang jelas bagi Indonesia.

Baca Juga:
Susi Pudjiastuti Yakin Prabowo Bisa Meniru Kesuksesan Presiden Javier Milei yang Bikin Argentina Surplus Anggaran

Ia mengungkapkan kritiknya melalui akun X (sebelumnya Twitter) @Dennysiregar7 pada Jumat, 7 Februari 2025, dengan menuliskan komentar singkat yang menyindir kebijakan tersebut.

"Buang-buang uang negara aja," tulis Denny sembari mengunggah ulang berita terkait rencana Menko Yusril untuk memulangkan Reynhard.

Pernyataan Denny pun mendapat berbagai tanggapan dari warganet, yang sebagian besar juga mempertanyakan urgensi pemulangan terpidana tersebut.

Banyak yang merasa bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebijakan yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, daripada mengalokasikan sumber daya untuk membawa pulang seorang terpidana dengan kasus berat seperti Reynhard.

Baca Juga:
Susi Pudjiastuti Dukung Dedi Mulyadi Hapus Anggaran Perjalanan ke Luar Negeri Pemprov Jabar: Bener Kang

Salah satu komentar warganet yang menanggapi cuitan Denny datang dari akun @ste***, yang mempertanyakan apakah tidak ada kebijakan lain yang lebih penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

"Ga ada kerjaan yang lebih berfaedah lagi pak menteri?" tulis akun tersebut, mencerminkan sentimen skeptis yang dirasakan oleh sebagian masyarakat terkait kebijakan ini.

Isu ini menambah daftar panjang kontroversi terkait kebijakan hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.

Pemerintah kini menghadapi dilema antara memulangkan Reynhard dengan segala konsekuensinya atau membiarkannya tetap menjalani hukuman di Inggris. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Tak Puas Hanya Menyita Barang Bukti, Kepala BNN Ingin Pelaku Jaringan Narkoba Dimiskinkan, Begini Alasannya

Kepala BNN Marthinus Hukom menyebut perlunya memiskinkan para pelaku jaringan narkoba agar bisnis haram tidak bisa dijalankan

Ada Potensi Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet, Bahlil Yakin Kader Golkar Aman Karena Dukung Pemerintah

Ketua DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yakin bahwa kader-kader Golkar di kabinet Merah Putih tidak akan terkena reshuffle

Susi Pudjiastuti Yakin Prabowo Bisa Meniru Kesuksesan Presiden Javier Milei yang Bikin Argentina Surplus Anggaran

Susi Pudjiastuti meyakini bahwa Presiden Indonesia, Prabowo Subianto bisa meniru kesuksesan Presiden Argentina dalam surplus anggaran

Tanggapi Isu yang Sebut Anggaran Proyek IKN Diblokir, Hasan Nasbi: Bukan Berarti Anggarannya Gak Ada

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi memberikan penjelasan terkait isu anggaran pembangunan IKN diblokir

Supaya Tidak Bareng Presiden Prabowo di Jakarta, Denny Siregar Saranan Wapres Gibran untuk Memimpin di IKN

Pegiat medsos, Denny Siregar menyarankan agar Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka memimpin di Ibu Kota Nusantara atau IKN

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;