Nasional, gemasulawesi - Hasan Nasbi, selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, memberikan klarifikasi mengenai isu pemblokiran anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN tengah diblokir.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut laporan, efisiensi tersebut mencapai Rp81,38 triliun, sehingga anggaran yang tersisa untuk tahun ini hanya sebesar Rp29,57 triliun.
Dody Hanggodo juga menyinggung bahwa proyek IKN kemungkinan belum mengalami perkembangan signifikan akibat pemblokiran anggaran tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini berpengaruh terhadap berbagai rencana pembangunan yang berkaitan dengan proyek tersebut.
"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua," ujar Dody Hanggodo pada Kamis, 6 Februari 2025.
Pernyataan ini kemudian menjadi perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai kelangsungan proyek IKN di tengah kebijakan efisiensi yang sedang berlangsung.
Menanggapi hal itu, Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian yang terkait dengan proyek IKN tidak akan menghalangi komitmen pemerintah dalam membangun ibu kota baru.
Ia memastikan bahwa pemblokiran tersebut tidak berarti bahwa proyek IKN akan terhenti.
"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka," kata Hasan pada Jumat, 7 Februari 2025.
Pernyataan Hasan Nasbi ini bertujuan untuk meluruskan kekhawatiran publik terkait keberlanjutan pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa seluruh komitmen yang telah dibuat sebelumnya tetap berjalan sesuai rencana dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Dalam beberapa pekan terakhir, isu seputar pemblokiran anggaran untuk proyek IKN telah menjadi perhatian publik, terutama di kalangan masyarakat yang mengikuti perkembangan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Beberapa pihak khawatir bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini dapat memperlambat proses pembangunan IKN yang telah dirancang sejak pemerintahan sebelumnya.
Namun, dengan pernyataan yang disampaikan oleh Hasan Nasbi, pemerintah ingin meyakinkan bahwa proyek ini masih menjadi bagian dari prioritas nasional dan akan terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (*/Risco)
