Menteri PU Sebut Anggaran Proyek IKN Diblokir, Umar Hasibuan Bersyukur: Lebih Baik Buat Makan Bergizi Gratis

Potret Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo yang baru-baru ini mengabarkan bahwa anggaran untuk proyek IKN diblokir
Potret Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo yang baru-baru ini mengabarkan bahwa anggaran untuk proyek IKN diblokir Source: (Foto/Instagram/@dodyhanggodo)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Umar Hasibuan, mengungkapkan rasa syukurnya setelah mendengar kabar bahwa anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir.

Kabar tersebut mencuat setelah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang menyebutkan bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN saat ini tengah diblokir.

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua," ujar Dody Hanggodo pada Kamis, 6 Februari 2025, usai menghadiri rapat dengan Komisi V DPR RI.

Sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di IKN.

Baca Juga:
Soroti Masalah Kemenperin Hingga Anggaran, Islah Bahrawi Sebut Pemerintah Prabowo Diwarisi Sampah dan Masalah

Anggaran tersebut merupakan bagian dari total tambahan yang diajukan Kementerian PU untuk tahun 2025, yang mencapai Rp 60,6 triliun.

Namun, setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, pagu anggaran Kementerian PU mengalami pemangkasan besar.

Dari pagu awal sebesar Rp 110,95 triliun, kini anggaran kementerian tersebut hanya menyisakan Rp 29,57 triliun setelah dipotong sebesar Rp 81,38 triliun.

Menanggapi situasi tersebut, Umar Hasibuan menilai bahwa pemblokiran anggaran IKN justru lebih baik.

Baca Juga:
Dasco Sebut Ada Menteri Prabowo yang Tak Seirama, Pengamat Nilai Reshuffle Kabinet Bakal Terjadi di Waktu Dekat

Menurutnya, dana yang semula dialokasikan untuk pembangunan IKN sebaiknya dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah yang rusak, hingga perbaikan jalan di pedesaan.

"Syukurlah Anggaran IKN di blokir. Lbh baik anggaran IKN buat makanan bergizi atau bangun sekolah yg mau rubuh atau jalan rusak di pedesaan," tulis Umar Hasibuan di akun X resminya @UmarHasibuan__ pada Kamis, 6 Februari 2025.

Pernyataan tersebut langsung mendapat beragam reaksi dari warganet.

Sebagian besar pengguna media sosial tampaknya sepakat dengan pendapat Umar, terutama terkait pemanfaatan anggaran untuk program yang lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca Juga:
Anggaran 2025 Dipotong, BMKG Minta Dispensasi ke Presiden Prabowo, Sebut Demi Keselamatan Masyarakat Indonesia

Salah satu warganet dengan akun @muh*** merespons cuitan Umar dengan menyatakan kekhawatirannya terhadap nasib program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Iyalah bang...anggaran klo buat IKN!!bisa2 program andalan presiden MBG bisa berhenti di jln," tulisnya dalam balasan cuitan tersebut.

Dengan adanya kebijakan pemblokiran anggaran ini, situasi pembangunan IKN kini semakin menjadi sorotan publik.

Perdebatan mengenai kelanjutan proyek ini kemungkinan besar akan terus bergulir, terutama jika pemerintah tidak memberikan kejelasan mengenai bagaimana nasib pembangunan di ibu kota baru tersebut ke depannya. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soroti Masalah Kemenperin Hingga Anggaran, Islah Bahrawi Sebut Pemerintah Prabowo Diwarisi Sampah dan Masalah

Pegiat medsos, Islah Bahrawi menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan warisan sampah dan masalah

Dasco Sebut Ada Menteri Prabowo yang Tak Seirama, Pengamat Nilai Reshuffle Kabinet Bakal Terjadi di Waktu Dekat

Pengamat politik menilai bahwa sebentar lagi akan terjadi reshuffle kabinet di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Anggaran 2025 Dipotong, BMKG Minta Dispensasi ke Presiden Prabowo, Sebut Demi Keselamatan Masyarakat Indonesia

BMKG mengajukan permohonan dispensasi pemotongan anggaran 2025 kepada Presiden RI, Prabowo Subianto dengan alasan keselamatan masyarakat

100 Hari Kabinet Merah Putih! Bea Cukai Gagalkan Ribuan Kasus Penyelundupan Bernilai Rp4,06 Triliun, Sri Mulyani Ungkap Hal Ini

Penyelundupan besar senilai Rp4,06 triliun berhasil digagalkan Bea Cukai. Sri Mulyani beberkan strategi pengawasan berbasis teknologi.

Ramai di Media Sosial! Klaim Berlebihan Influencer Skincare Soal Kandungan Produk Tuai Polemik, BPOM Siapkan Regulasi Ketat

Influencer skincare makin marakdi Indonesia, BPOM dan DPR siap atur promosi produk agar informasi lebih akurat.

Berita Terkini

wave

Sempat Disorot DPRD, Pentingnya Peta RTRW bagi Pemilik Lahan dan Pelaku Usaha Masa Kini

Pahami fungsi penting RTRW bagi keabsahan hukum tanah warga, syarat perizinan usaha digital, dan keamanan investasi properti daerah.

Cara Kerja Kode QR Pertamina Pembendung Utama Penyelewengan Solar Subsidi yang Jadi Sorotan DPRD

Pahami cara kerja sistem e-rekomendasi dan kode QR Pertamina dalam mencegah data fiktif serta penyelewengan solar subsidi.

Ratakan Mafia Solar, DPRD Parigi Moutong Dorong Pidanakan Pelangsir dan SPBU Nakal

Pahami aturan hukum BBM subsidi, sanksi pemblokiran barcode QR Pertamina, hingga jerat pidana penjara 6 tahun bagi penimbun solar.

Jadi Atensi DPRD, Alur Lengkap Pengajuan Surat Rekomendasi BBM Subsidi Resmi Pertamina

Panduan lengkap dan syarat terbaru mengurus e-rekomendasi berbasis kode QR Pertamina untuk solar subsidi petani serta nelayan.

Polisi Sisir Manifes SPBU Bolano Lambunu Usai Sinyal Permainan BBM Subsidi

Polres Parigi Moutong menggelar audit mendadak SPBU Bolano Lambunu untuk membongkar celah penimbunan BBM subsidi yang meresahkan warga.


See All
; ;