Nasional, gemasulawesi - Belakangan ini, media sosial dipenuhi dengan influencer skincare yang aktif membahas berbagai produk kecantikan, mulai dari manfaat hingga kandungan di dalamnya.
Mereka sering mengulas bahan aktif seperti retinol, niacinamide, atau hydroquinone seolah-olah memiliki pemahaman yang setara dengan ahli dermatologi atau farmasi.
Padahal, tidak semua informasi yang mereka sampaikan benar, bahkan beberapa di antaranya bisa menyesatkan konsumen.
Fenomena ini semakin marak seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit.
Banyak orang lebih percaya pada review influencer dibandingkan sumber resmi seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau tenaga medis.
Akibatnya, beberapa influencer tanpa latar belakang ilmiah mulai memberikan klaim berlebihan terhadap produk tertentu, bahkan menyarankan kombinasi bahan aktif yang berpotensi berbahaya bagi kulit.
Merespons hal ini, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah memberikan legitimasi kepada influencer untuk menyampaikan informasi terkait kandungan obat dan kosmetik kepada publik.
“Banyak dari mereka memberikan klaim berlebihan mengenai manfaat produk tanpa dasar ilmiah yang jelas. Hal ini dapat menyesatkan masyarakat, terutama dalam pemilihan produk yang aman dan sesuai dengan standar kesehatan,” ungkapnya, dikutip pada Jumat, 7 Februari 2025.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh atau yang akrab disapa Ninik, meminta BPOM untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial resmi.
Ia menilai bahwa informasi yang akurat seharusnya datang langsung dari BPOM, bukan dari influencer yang belum tentu memahami aspek ilmiah di balik suatu produk.
“Saya melihat media sosialnya BPOM juga cukup masif, ya, Pak, dan kita juga bisa menggunakan teman-teman yang ada di Komisi IX. Jadi, ketika mulai ada yang bergejolak, ada influencer mengungkapkan bahwa ini mengandung begini-begini, silakan langsung diklarifikasi di medsos BPOM sehingga tidak perlu ada lagi klarifikasi antar-influencer. Informasinya langsung dari BPOM dan kita siap untuk mendistribusikan informasi itu, Pak,” ujar Ninik.
BPOM pun mulai mengambil langkah konkret dengan menyiapkan regulasi yang akan mengatur peran influencer dalam memberikan review terkait produk skincare, obat, dan kosmetik.
Baca Juga:
Ledakan Dahsyat Tabung Gas di Bekasi Lukai Dua Orang, Polisi Usut Penyebabnya
Dalam aturan yang tengah dikaji, influencer tidak akan diperbolehkan mengumumkan hasil review produk secara mandiri tanpa merujuk pada penelitian BPOM.
“Nah, hasil review [dari influencer] nantinya silakan dikasih ke kami. Setelah kami lihat, tentu kami harus lanjut dengan klarifikasi, klarifikasi data, tesnya, apa dan sebagainya. Dari hasil klarifikasi itu kami bertindak, mengambil keputusan," jelas Taruna.
BPOM menegaskan bahwa para influencer tetap bisa memberikan review untuk kepentingan pribadi atau komunitasnya.
Namun, untuk konsumsi publik, informasi tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah termakan klaim tanpa dasar ilmiah.
Baca Juga:
Penjajah Israel Ekstremis Mendirikan Pos Kolonial Baru di Lembah Yordan Utara
Saat ini, BPOM masih dalam tahap penyusunan landasan akademik sebelum mengajukan regulasi baru ini.
Mereka juga akan melakukan harmonisasi dengan berbagai aturan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi terkait rahasia dagang dan kelembagaan BPOM.
Komisi IX DPR berharap regulasi ini bisa segera disahkan agar pengawasan terhadap promosi produk skincare oleh influencer bisa lebih ketat dan masyarakat tidak lagi terjebak oleh informasi yang menyesatkan. (*/Shofia)
