Hasan Nasbi Soal Potensi OPM Ancam Sekolah di Papua yang Terima Program MBG: Mereka Akan Berhadapan dengan TNI

Tangkap layar video Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang sedang meninjau pelaksanaan program MBG di salah satu sekolah
Tangkap layar video Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang sedang meninjau pelaksanaan program MBG di salah satu sekolah Source: (Foto/Instagram/@pco.ri)

Nasional, gemasulawesi - Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan berjalan di Papua meskipun terdapat ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, tidak akan terhambat oleh ancaman atau penolakan yang terjadi di beberapa daerah.

Hasan menyatakan bahwa jika ada pihak yang berusaha mengganggu program ini, mereka akan berhadapan langsung dengan aparat keamanan dari TNI dan Polri.

Pernyataan ini dikeluarkan setelah muncul kabar mengenai penolakan terhadap MBG dari sejumlah pelajar di Papua, yang diduga memiliki kaitan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Baca Juga:
Teken MoU dengan BGN, Gus Yahya Sebut PBNU Bentuk Tim Akselerasi untuk Membantu Program Makan Bergizi Gratis

Program ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan gizi anak-anak di berbagai daerah, terutama di wilayah yang memiliki angka kekurangan gizi tinggi.

Dengan adanya ancaman dari kelompok tertentu, pemerintah menegaskan bahwa negara tidak akan mundur dalam melaksanakan kebijakan yang telah dicanangkan demi kepentingan rakyat.

"Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri," jelas keterangan tertulis Hasan Nasbi pada Rabu 5 Februari 2025.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa program MBG di Papua tidak boleh dipolitisasi karena merupakan tugas kemanusiaan yang harus dijalankan.

Baca Juga:
Soroti Polemik Penjualan LPG 3 Kg, Hilmi Firdausi Tantang Bahlil Lahadalia untuk Mundur dari Jabatan Menteri ESDM

Menhan memastikan bahwa pemerintah tetap berfokus pada tujuan utama program ini, yakni meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak di wilayah-wilayah terpencil.

Untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan MBG di Papua, Kementerian Pertahanan telah mengerahkan personel dari TNI Angkatan Darat (AD) ke unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi sekolah-sekolah dan anak-anak yang menerima manfaat program.

Keberadaan TNI di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan memastikan bahwa MBG berjalan tanpa hambatan.

Baca Juga:
Update Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang, TNI AL Sukses Bongkar 22,5 KM dengan Bantuan Para Nelayan

Tantangan keamanan di Papua memang masih menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program-program strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

TNI dan Polri memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas di wilayah tersebut, termasuk dalam mendukung jalannya program MBG.

Dengan kehadiran aparat keamanan yang terus mengawal program ini, diharapkan anak-anak di Papua tetap bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah tanpa rasa takut atau ancaman dari pihak-pihak tertentu.

Keberlanjutan MBG di Papua bukan hanya soal distribusi makanan bergizi, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya anak-anak. 

Keamanan yang terus dijaga oleh TNI dan Polri menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa program ini benar-benar dapat dinikmati oleh penerima manfaatnya. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Teken MoU dengan BGN, Gus Yahya Sebut PBNU Bentuk Tim Akselerasi untuk Membantu Program Makan Bergizi Gratis

PBNU dan BGN resmi melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU guna mendukung program makan bergizi gratis atau MBG

Soroti Polemik Penjualan LPG 3 Kg, Hilmi Firdausi Tantang Bahlil Lahadalia untuk Mundur dari Jabatan Menteri ESDM

Pendawak, Hilmi Firdausi menantang Bahlil Lahadalia mundur dari jabatannya sebagai Menteri ESDM RI buntut dari polemik LPG 3 Kg

Pertamina Temukan Pelanggaran Penggunaan LPG 3 Kg Bersubsidi untuk Restoran dan Hotel, Sanksi Berat Siap Diberikan

Pertamina akan tindak tegas penggunaan LPG 3 kg oleh usaha besar, agen yang melanggar siap diberi sanksi berat.

Polemik Impor Daging dari India! DPR Kritik Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Bisa Perburuk Wabah PMK di Indonesia

DPR kritik kebijakan pemerintah untuk impor daging India yang dinilai berisiko bagi kesehatan dan peternakan.

Kelangkaan LPG 3 Kg di Berbagai Daerah Kian Meresahkan, Dirtipideksus dan Kasatgas Pangan Polri Bongkar Penyebabnya

Kelangkaan LPG 3 kg disebabkan penurunan pasokan dan kebijakan baru. Polisi bongkar penyebab utama dan dampaknya.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;