Nasional, gemasulawesi - Kebijakan impor daging dari India kembali menjadi perbincangan hangat di tengah merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di berbagai daerah.
India sendiri merupakan salah satu negara yang belum terbebas dari penyakit tersebut, sehingga keputusan ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa pemerintah akan menugaskan BUMN Pangan untuk melakukan impor daging kerbau setelah ada keputusan resmi.
Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan daging di dalam negeri.
Namun, keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak menilai bahwa impor daging dari negara yang belum bebas PMK bisa menjadi ancaman bagi industri peternakan lokal dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai standar keamanan daging yang masuk ke Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menyoroti keputusan pemerintah yang tetap membuka impor daging dari India meskipun negara tersebut belum terbebas dari PMK.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dikaji ulang karena berpotensi membahayakan industri peternakan lokal serta kesehatan masyarakat.
"Seharusnya tidak boleh impor daging dari negara yang belum bebas PMK," ujar Ahmad Yohan, dikutip pada Rabu, 5 Februari 2025.
Politisi Fraksi PAN ini menilai bahwa pemerintah seharusnya memperketat regulasi impor hewan dan produk daging agar tidak membawa penyakit berbahaya ke dalam negeri.
Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tetap memilih India sebagai negara asal impor, padahal risiko penyebaran PMK masih tinggi.
"Masa rakyat kita mau dikasih makan barang-barang penyakit?" tegasnya.
Ahmad Yohan juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak seharusnya menggunakan wabah PMK sebagai alasan untuk memperbesar kuota impor daging.
Menurutnya, langkah yang lebih efektif adalah dengan memperketat pengawasan di pasar hewan dan memastikan vaksinasi bagi hewan ternak dalam negeri berjalan optimal.
"Daripada menambah impor, lebih baik pemerintah fokus memastikan ketersediaan vaksin PMK yang cukup di dalam negeri," katanya.
Polemik ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai keberpihakan pemerintah terhadap peternak lokal.
Jika kebijakan impor terus dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan, industri peternakan Indonesia bisa semakin terancam.
Kekhawatiran terkait impor daging dari India bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga dampak ekonomi bagi peternak lokal.
Jika pasar dalam negeri dipenuhi oleh daging impor, harga daging lokal bisa jatuh dan menyebabkan kerugian besar bagi peternak.
Peternak sapi dan kerbau di berbagai daerah sebelumnya telah menyampaikan keluhan mengenai dampak impor terhadap pendapatan mereka.
Baca Juga:
Jangan Lewatkan Video Game Ini: Tujuh Judul Menarik yang Harus Anda Beli di Bulan Februari 2025
Apalagi, dengan wabah PMK yang masih menjadi ancaman, banyak peternak harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelangsungan usaha mereka.
Oleh karena itu, DPR mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor daging ini agar tidak merugikan peternak lokal serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi secara menyeluruh. (*/Shofia)
