Mahfud MD Ungkap Kecemasannya, Sebut Sedikit Orang Kampus yang Bersikap Kritis dan Politisi Tidak Tegas

Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD yang baru-baru ini mengungkapkan kecemasannya
Potret mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD yang baru-baru ini mengungkapkan kecemasannya Source: (Foto/Instagram/@mohmahfudmd)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD, baru-baru ini mengungkapkan kecemasannya terkait situasi yang sedang terjadi di Indonesia.

Dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), Mahfud menyadari bahwa keresahan yang ia rasakan ternyata juga dirasakan oleh para tokoh lainnya. 

Pertemuan ini menjadi momen refleksi tentang kondisi politik dan sosial yang berkembang di tanah air. 

Mahfud kemudian membagikan pandangannya melalui cuitan di akun X resminya @mohmahfudmd pada Selasa, 4 Februari 2025.

Baca Juga:
Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Bukan dari Prabowo, Pengamat Nilai Menteri Terima Perintah dari Orang Selain Presiden

Dalam cuitannya, Mahfud MD menuliskan bahwa ada dua hal yang membuatnya cemas terhadap perkembangan Indonesia saat ini.

Pertama, ia menyoroti semakin sedikitnya orang-orang di kampus atau perguruan tinggi yang mampu bersikap kritis terhadap situasi yang terjadi.

Selain itu, ia juga mengkritik politisi dan pejabat pemerintahan yang menurutnya tidak memiliki ketegasan dalam menjalankan tugas, kecuali Presiden.

"Sekarang amat sdikit org kampus yg bs bersikap kritis. Pilitisi dan org pemerintahan, kecuali Presiden hampir tdk ada yg tegas," tulis Mahfud dalam cuitannya tersebut.

Baca Juga:
Dampak dari Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian, Kemenkeu RI Batalkan Penawaran Beasiswa Tahun 2025

Kritik Mahfud terhadap kurangnya ketegasan politisi ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan publik.

Meskipun Mahfud tidak menyebutkan contoh spesifik politisi yang ia maksud, pernyataan ini dianggap sebagai refleksi dari kekecewaan terhadap elite politik yang dinilai gagal menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang peran aktif para akademisi dan politisi dalam menjaga demokrasi dan menghadirkan solusi nyata untuk rakyat.

Kecemasan kedua yang diungkapkan Mahfud MD berkaitan dengan kebutuhan mendesak untuk melakukan perbaikan mendasar terhadap berbagai permasalahan yang ada di Indonesia saat ini.

Baca Juga:
Menteri ESDM Dicecar Warga Karena LPG 3 Kg, Eko Kuntadhi: Pak Bahlil Perlu Belajar Banyak dari Rakyat

Ia memperingatkan bahwa tanpa adanya upaya serius untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, harapan untuk masa depan bangsa akan hilang.

"Jika kita tidak menyelesaikan masalah terkini dan melakukan perbaikan mendasar, habislah asa," lanjut Mahfud dalam cuitannya.

Namun, seperti pada kecemasan pertama, Mahfud tidak menjelaskan secara rinci masalah-masalah apa yang ia maksud, meninggalkan ruang interpretasi yang luas di kalangan masyarakat.

Cuitan Mahfud MD ini memicu berbagai tanggapan dari warganet yang turut merespons kekhawatiran yang diutarakannya.

Baca Juga:
Geger! Isu Kenaikan Iuran JKN 2025 dan Program REHAB BPJS Kesehatan Tuai Kontroversi, Ini Penyebabnya

Salah satu tanggapan datang dari akun @man*** yang mengomentari perubahan sikap mahasiswa saat ini.

"Mahasiswa skrg juga cuek dgn situasi negara, beda dg mahasiswa thn dulu masih kritis terhadap kebijakan pemerintah yg menindas rakyat, mahasiswa skrg banyakan main game ga peduli dgn keadaan negaranya," tulisnya. Komentar ini mencerminkan pandangan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, dinilai kurang memiliki semangat kritis seperti masa-masa sebelumnya.

Pernyataan ini mengundang diskusi lebih lanjut tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa pihak berpendapat bahwa perubahan zaman dan kemajuan teknologi turut memengaruhi fokus dan prioritas mahasiswa masa kini. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Bukan dari Prabowo, Pengamat Nilai Menteri Terima Perintah dari Orang Selain Presiden

Pengamat politik menyoroti kabar yang menyebut bahwa aturan yang melarang pengecer jual LPG 3 Kg bukan dari kebijakan Presiden Prabowo

Dampak dari Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian, Kemenkeu RI Batalkan Penawaran Beasiswa Tahun 2025

Kementerian Keuangan RI secara resmi membatalkan beasiswa Kemenkeu tahun 2025 imbas dari kebijakan efisiensi anggaran belanja Kementerian

Menteri ESDM Dicecar Warga Karena LPG 3 Kg, Eko Kuntadhi: Pak Bahlil Perlu Belajar Banyak dari Rakyat

Pegiat medsos, Eko Kuntadhi menyoroti Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia yang mendapatkan kritikan langsung dari seorang warga

Geger! Isu Kenaikan Iuran JKN 2025 dan Program REHAB BPJS Kesehatan Tuai Kontroversi, Ini Penyebabnya

Isu kenaikan iuran JKN dan program REHAB BPJS Kesehatan, bagaimana langkah BPJS meringankan tunggakan peserta? Temukan jawabannya di sini.

Mendagri RI Tito Karnavian Tegaskan Ibu Kota Indonesia Saat Ini Bukan IKN: Ibu Kota Tetap di Jakarta

Begini penjelasan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengenai polemik ibu kota negara Indonesia yang sah saat ini

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;