Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Bukan dari Prabowo, Pengamat Nilai Menteri Terima Perintah dari Orang Selain Presiden

Potret Presiden RI, Prabowo Subianto yang baru-baru ini menyoroti polemic aturan penjualan LPG 3 Kg
Potret Presiden RI, Prabowo Subianto yang baru-baru ini menyoroti polemic aturan penjualan LPG 3 Kg Source: (Foto/Instagram/@presidenrepublikindonesia)

Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Indonesia, Adi Prayitno menyoroti kabar yang sebut aturan larangan pengecer jual LPG 3 Kg bukan dari kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Diketahui bahwa aturan tersebut mengalihkan penjualan LPG 3 Kg ke pangkalan resmi dengan tujuan memangkas harga jual yang terlalu tinggi di tingkat pengecer.

Namun, kebijakan ini justru memicu kesulitan bagi masyarakat di berbagai daerah yang terbiasa mendapatkan LPG 3 Kg dari pengecer terdekat.

Akibatnya, banyak warga harus antre panjang di pangkalan atau bahkan kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:
Dampak dari Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian, Kemenkeu RI Batalkan Penawaran Beasiswa Tahun 2025

Menanggapi polemik tersebut, Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan instruksi agar pengecer bisa kembali menjual LPG 3 Kg dengan syarat mereka dijadikan sebagai sub-pangkalan.

Perintah ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pada Selasa, 4 Februari 2025. 

Dalam keterangannya, Dasco juga menegaskan bahwa aturan larangan pengecer jual LPG 3 Kg bukan berasal dari kebijakan Presiden Prabowo.

“Sebenarnya ini (larangan pengecer jual LPG 3 Kg) bukan kebijakannya dari Presiden,” jelas Dasco di Jakarta.

Baca Juga:
Menteri ESDM Dicecar Warga Karena LPG 3 Kg, Eko Kuntadhi: Pak Bahlil Perlu Belajar Banyak dari Rakyat

Pernyataan Dasco tersebut menarik perhatian Adi Prayitno yang kemudian memberikan pandangannya melalui cuitan di akun X resminya @Adiprayitno_20 pada Selasa, 4 Februari 2025.

Adi mengungkapkan bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi di balik aturan larangan pengecer menjual LPG 3 Kg jika memang benar bukan berasal dari kebijakan Presiden Prabowo.

Menurutnya, kemungkinan pertama adalah adanya menteri yang bermanuver sendiri tanpa sepengetahuan Presiden.

Sementara kemungkinan kedua, menteri tersebut mungkin menerima perintah atau masukan dari pihak lain selain Presiden.

Baca Juga:
Geger! Isu Kenaikan Iuran JKN 2025 dan Program REHAB BPJS Kesehatan Tuai Kontroversi, Ini Penyebabnya

Kedua kemungkinan ini menunjukkan adanya dinamika internal dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Meski demikian, Adi menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah pengecer bisa kembali menjual LPG 3 Kg berkat instruksi Presiden Prabowo.

"Gitu ya..berarti kemungkinannya 2 hal. 1, menteri bermanuver sendiri. 2, menteri mungkin dapat input dari pihak lain selain presiden. Entahlah..yg penting pengecer bs jualan gas 3 kg lagi," tulis cuitan Adi Prayitno sembari mengunggah ulang berita terkait pernyataan Dasco.

Cuitan ini menunjukkan bahwa meskipun ada spekulasi mengenai asal-usul kebijakan tersebut, langkah cepat Presiden Prabowo dalam merespons keluhan masyarakat menjadi hal yang paling diapresiasi. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Dampak dari Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian, Kemenkeu RI Batalkan Penawaran Beasiswa Tahun 2025

Kementerian Keuangan RI secara resmi membatalkan beasiswa Kemenkeu tahun 2025 imbas dari kebijakan efisiensi anggaran belanja Kementerian

Menteri ESDM Dicecar Warga Karena LPG 3 Kg, Eko Kuntadhi: Pak Bahlil Perlu Belajar Banyak dari Rakyat

Pegiat medsos, Eko Kuntadhi menyoroti Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia yang mendapatkan kritikan langsung dari seorang warga

Geger! Isu Kenaikan Iuran JKN 2025 dan Program REHAB BPJS Kesehatan Tuai Kontroversi, Ini Penyebabnya

Isu kenaikan iuran JKN dan program REHAB BPJS Kesehatan, bagaimana langkah BPJS meringankan tunggakan peserta? Temukan jawabannya di sini.

Mendagri RI Tito Karnavian Tegaskan Ibu Kota Indonesia Saat Ini Bukan IKN: Ibu Kota Tetap di Jakarta

Begini penjelasan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengenai polemik ibu kota negara Indonesia yang sah saat ini

Tidak Terpengaruh Efisiensi Anggaran, Mensos RI Sebut Anggaran untuk Bansos di Era Prabowo Berpotensi Ditambah

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut bahwa anggaran untuk bantuan sosial tidak dipotong oleh pemerintah

Berita Terkini

wave

Cegah Banjir Susulan, Pemda Parigi Moutong Salurkan Ratusan Geobag ke Desa Moutong

Bupati Parigi Moutong salurkan bantuan geobag dan bronjong di Kecamatan Moutong guna memperkuat mitigasi darurat terhadap banjir susulan.

Pemda Parigi Moutong Gandeng UNU, Janjikan Asrama Mahasiswa di Gorontalo

Pemda Parigi Moutong gandeng UNU Gorontalo buat program beasiswa. Bupati Erwin Burase juga janjikan pembangunan asrama bagi mahasiswa.

Parigi Moutong-Gorontalo Perkuat Kerja Sama, Fokus Durian hingga Asrama Mahasiswa

Pemkab Parigi Moutong dan Pemprov Gorontalo perkuat kerja sama sektor pertanian, peternakan, hingga rencana pembangunan asrama mahasiswa.

Legislator PKS Parigi Moutong Guyur Bantuan Tunai dan Bibit Cokelat saat Reses

Legislator PKS Muhammad Basuki salurkan bantuan tunai lansia & 1.000 bibit cokelat saat reses di Parigi Moutong. Serap aspirasi warga Kampal

Warga Gio Terancam Banjir, Selpina Basrin Kawal Pembangunan Tanggul di DPRD

Anggota DPRD Parigi Moutong Selpina Basrin kawal pembangunan tanggul dan drainase di Desa Gio demi cegah banjir yang resahkan warga setempat


See All
; ;