Dampak dari Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian, Kemenkeu RI Batalkan Penawaran Beasiswa Tahun 2025

Ilustrsi dua orang mahasiswa yang lulus setelah mendapatkan beasiswa pendidikan
Ilustrsi dua orang mahasiswa yang lulus setelah mendapatkan beasiswa pendidikan Source: (Foto/Pexels/@George Pak)

Nasional, gemasulawesi - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pembatalan penawaran Beasiswa Kemenkeu tahun 2025.

Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut dari arahan efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Wahyu Kusuma Romadhoni, keputusan pembatalan beasiswa ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Kedua dokumen tersebut menjadi dasar hukum yang memperjelas kebijakan efisiensi anggaran, termasuk dalam sektor pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kemenkeu.

Baca Juga:
Menteri ESDM Dicecar Warga Karena LPG 3 Kg, Eko Kuntadhi: Pak Bahlil Perlu Belajar Banyak dari Rakyat

Selain itu, keputusan ini juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang digelar pada 31 Januari 2025, yang membahas berbagai strategi penyesuaian anggaran di sektor terkait.

Menanggapi keputusan tersebut, Wahyu Kusuma Romadhoni menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak, terutama para calon pendaftar beasiswa.

"Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025," ujar Wahyu pada Selasa, 4 Februari 2025.

Ia menegaskan bahwa proses pendaftaran beasiswa yang telah berjalan akan dihentikan sepenuhnya terhitung sejak pengumuman ini ditetapkan, sehingga tidak ada lagi proses seleksi lanjutan untuk tahun ini.

Baca Juga:
Geger! Isu Kenaikan Iuran JKN 2025 dan Program REHAB BPJS Kesehatan Tuai Kontroversi, Ini Penyebabnya

Perlu diketahui bahwa Beasiswa Kemenkeu atau dikenal sebagai Ministerial Scholarship merupakan program prestisius yang ditujukan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.

Program ini telah menjadi bagian penting dari upaya Kemenkeu dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dengan tujuan mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis kementerian.

Para penerima beasiswa diharapkan dapat membawa pengetahuan dan pengalaman internasional yang dapat memperkuat kapasitas institusi nantinya.

Program beasiswa ini biasanya menarik perhatian banyak pegawai Kemenkeu yang ingin mengembangkan karier mereka melalui pendidikan lanjutan.

Baca Juga:
Mendagri RI Tito Karnavian Tegaskan Ibu Kota Indonesia Saat Ini Bukan IKN: Ibu Kota Tetap di Jakarta

Para alumni Ministerial Scholarship dikenal memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, menjadikan mereka lebih siap untuk mengambil peran kepemimpinan dalam struktur organisasi Kemenkeu.

Dengan dibatalkannya program ini, banyak pihak yang merasa kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas profesional mereka melalui jalur akademik internasional. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Menteri ESDM Dicecar Warga Karena LPG 3 Kg, Eko Kuntadhi: Pak Bahlil Perlu Belajar Banyak dari Rakyat

Pegiat medsos, Eko Kuntadhi menyoroti Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia yang mendapatkan kritikan langsung dari seorang warga

Geger! Isu Kenaikan Iuran JKN 2025 dan Program REHAB BPJS Kesehatan Tuai Kontroversi, Ini Penyebabnya

Isu kenaikan iuran JKN dan program REHAB BPJS Kesehatan, bagaimana langkah BPJS meringankan tunggakan peserta? Temukan jawabannya di sini.

Mendagri RI Tito Karnavian Tegaskan Ibu Kota Indonesia Saat Ini Bukan IKN: Ibu Kota Tetap di Jakarta

Begini penjelasan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengenai polemik ibu kota negara Indonesia yang sah saat ini

Tidak Terpengaruh Efisiensi Anggaran, Mensos RI Sebut Anggaran untuk Bansos di Era Prabowo Berpotensi Ditambah

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut bahwa anggaran untuk bantuan sosial tidak dipotong oleh pemerintah

Warga Kesulitan Beli LPG 3 Kg, Niluh Djelantik Minta Prabowo Jadikan Ahok Pimpin Pertamina: Agar Rakyat Tak Sengsara

Niluh Djelantik meminta Presiden Prabowo untuk menempatkan Ahok sebagai pimpinan Pertamina guna mengatasi masalah penjualan LPG 3 Kg

Berita Terkini

wave

Gencar Usut Dugaan Pungli Barcode Solar Petani, Jurnalis Malah Diancam Polisikan oleh Oknum Pejabat Dinas TPHP Parigi Moutong

Bukannya Tertibkan Administrasi, Oknum Pejabat Dinas TPHP Parigi Moutong Malah Serang Balik Pers Pakai Ancaman Lapor Polisi.

Jaringan Gurita Barcode Solar Bersubsidi, "Uang Pelicin" Diduga Jadi Budaya di Dinas TPHP Parigi Moutong

Bisnis barcode dinas TPHP Parigi moutong diduga sudah sejak lama menggurita, praktek pungli penerbitan barcode disebut sudah menjadi budaya.

Bau Menyengat Transaksi Barcode Solar: Sektor Pertanian Parigi Moutong Kembali Digerogoti Oknum

Dugaan permainan dalam penerbitan barcode solar untuk petani di Parigi moutong, disebut menjadi ladang cuan oknum pejabat.

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.


See All
; ;