Pertamina Temukan Pelanggaran Penggunaan LPG 3 Kg Bersubsidi untuk Restoran dan Hotel, Sanksi Berat Siap Diberikan

Temuan Pertamina bongkar pelanggaran penggunaan LPG bersubsidi oleh usaha besar, sanksi tegas menanti pelanggar.
Temuan Pertamina bongkar pelanggaran penggunaan LPG bersubsidi oleh usaha besar, sanksi tegas menanti pelanggar. Source: Foto/Dok. Pertamina Patra Niaga

Nasional, gemasulawesi - Baru-baru ini, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mengungkapkan temuan mengejutkan melalui inspeksi mendadak (sidak). 

Dalam sidak tersebut, ditemukan bahwa sejumlah hotel dan pelaku usaha besar masih menggunakan LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menjelaskan bahwa penggunaan LPG 3 kg bersubsidi sudah diatur dengan ketat oleh pemerintah. 

"LPG bersubsidi 3 kg memang diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin dan UMKM, bukan untuk usaha besar seperti hotel, restoran, dan kafe. Penggunaan oleh pelaku usaha besar jelas melanggar aturan yang ada," ungkapnya, dikutip pada Kamis, 6 Februari 2025.

Baca Juga:
Penjajah Israel Menyerang Penggembala Palestina di Lembah Jordan Utara

Lebih lanjut, Ahad menyatakan bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menghambat akses bagi mereka yang berhak menerima subsidi LPG. 

"Jika usaha besar terus menggunakan LPG 3 kg bersubsidi, maka akan mengurangi alokasi yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin dan UMKM. Ini juga membebani anggaran subsidi pemerintah," ujar Ahad. 

Dalam hal ini, pelaku usaha besar yang menyalahgunakan LPG bersubsidi dapat berdampak negatif terhadap distribusi yang adil.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pertamina Patra Niaga berencana untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap agen penyalur LPG 3 kg. 

Baca Juga:
Seorang Anak Palestina Ditembak Mati oleh Pasukan Penjajah Israel di Khan Younis Jalur Gaza

Jika terbukti ada agen yang memasok LPG bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak, mereka akan diberikan sanksi yang tegas. 

"Kami akan mengevaluasi dan memeriksa agen penyalur LPG 3 kg untuk memastikan distribusi subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan. Pelanggar akan mendapat sanksi yang sesuai," tegas Ahad.

Selain itu, Pertamina juga mengimbau kepada pelaku usaha besar untuk segera beralih ke LPG nonsubsidi sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. 

Dengan beralih ke LPG nonsubsidi, mereka turut mendukung kebijakan pemerintah agar subsidi LPG tepat sasaran.

Baca Juga:
DTPHP Sulawesi Barat Melakukan Vaksinasi 9.000 Ekor Ternak pada 6 Kabupaten untuk Antisipasi Penularan PMK

Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg bersubsidi. 

Sidak berkala, penguatan regulasi, dan penindakan tegas terhadap pelanggar akan terus dilakukan untuk memastikan LPG bersubsidi dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. 

Dengan adanya temuan ini, Pertamina juga berharap pelaku usaha besar akan lebih sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. 

Sebagai langkah preventif, mereka juga berencana untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai aturan penggunaan LPG bersubsidi agar tidak ada penyalahgunaan lebih lanjut. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave

Polemik Impor Daging dari India! DPR Kritik Kebijakan Pemerintah yang Dinilai Bisa Perburuk Wabah PMK di Indonesia

DPR kritik kebijakan pemerintah untuk impor daging India yang dinilai berisiko bagi kesehatan dan peternakan.

Kelangkaan LPG 3 Kg di Berbagai Daerah Kian Meresahkan, Dirtipideksus dan Kasatgas Pangan Polri Bongkar Penyebabnya

Kelangkaan LPG 3 kg disebabkan penurunan pasokan dan kebijakan baru. Polisi bongkar penyebab utama dan dampaknya.

Kemenlu Benarkan Ada Lagi WNI yang Meninggal Akibat Penembakan Aparat Malaysia, Tidak Tertolong Meski Sempat Operasi

Kementerian Luar Negeri RI mengabarkan bahwa ada lagi WNI yang meninggal dunia karena insiden penembakan yang dilakukan aparat Malaysia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya, Sebut Sedikit Orang Kampus yang Bersikap Kritis dan Politisi Tidak Tegas

Mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD baru-baru ini menyampaikan kecemasannya mengenai kondisi Indonesia baru-baru ini

Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Bukan dari Prabowo, Pengamat Nilai Menteri Terima Perintah dari Orang Selain Presiden

Pengamat politik menyoroti kabar yang menyebut bahwa aturan yang melarang pengecer jual LPG 3 Kg bukan dari kebijakan Presiden Prabowo

Berita Terkini

wave

Sempat Disorot DPRD, Pentingnya Peta RTRW bagi Pemilik Lahan dan Pelaku Usaha Masa Kini

Pahami fungsi penting RTRW bagi keabsahan hukum tanah warga, syarat perizinan usaha digital, dan keamanan investasi properti daerah.

Cara Kerja Kode QR Pertamina Pembendung Utama Penyelewengan Solar Subsidi yang Jadi Sorotan DPRD

Pahami cara kerja sistem e-rekomendasi dan kode QR Pertamina dalam mencegah data fiktif serta penyelewengan solar subsidi.

Ratakan Mafia Solar, DPRD Parigi Moutong Dorong Pidanakan Pelangsir dan SPBU Nakal

Pahami aturan hukum BBM subsidi, sanksi pemblokiran barcode QR Pertamina, hingga jerat pidana penjara 6 tahun bagi penimbun solar.

Jadi Atensi DPRD, Alur Lengkap Pengajuan Surat Rekomendasi BBM Subsidi Resmi Pertamina

Panduan lengkap dan syarat terbaru mengurus e-rekomendasi berbasis kode QR Pertamina untuk solar subsidi petani serta nelayan.

Polisi Sisir Manifes SPBU Bolano Lambunu Usai Sinyal Permainan BBM Subsidi

Polres Parigi Moutong menggelar audit mendadak SPBU Bolano Lambunu untuk membongkar celah penimbunan BBM subsidi yang meresahkan warga.


See All
; ;