Mamuju, gemasulawesi – DTPHP atau Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat melakukan vaksinasi 9.000 ekor ternak pada 6 kabupaten di Sulawesi Barat untuk mengantisipasi penularan penyakit pada mulut dan kuku atau PMK ternak.
Syamsul Maarif, Kepala DTPHP Sulawesi Barat, menyampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan vaksinasi untuk mengantisipasi penularan PMK ternak di Sulawesi Barat pada bulan Februari hingga Maret 2025.
Syamsul Maarif menyatakan sebanyak 9.000 ekor ternak divaksinasi di Sulawesi Barat untuk memastikan perlindungan kesehatan untuk hewan ternak dengan meningkatkan kekebalannya terhadap PMK.
“Vaksinasi itu dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan peternak agar tidak mengalami kerugian dan menjaga ketersediaan pangan di Sulawesi Barat untuk mendukung program swasembada daging secara nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Baca Juga:
Polres Palu Memperkenalkan Forum Komunikasi Polisi Masyarakat untuk Menjaga Kamtibmas di Palu
Dia menyatakan virus PMK mempunyai tingkat penularan yang sangat tinggi tetapi tetap diantisipasi dengan vaksinasi yang terjadwal yang melindungi ternak agar tetap sehat dari risiko penyakit.
Dikutip dari Antara, DTPHP Sulawesi Barat membentuk tim yang bekerja sama dengan tim Balai Besar Veteriner atau BBVet Maros Sulawesi Selatan untuk melakukan vaksinasi.
Dia berharap dengan vaksinasi yang dilakukan dapat membuat hewan ternak di Sulawesi Barat tetap aman dari PMK dan meningkatkan produksi ternak di Sulawesi Barat yang mencapai 89.569 ekor.
Di sisi lain, Dinas Pariwisata Sulawesi Barat pada program kerja 2025 memprioritaskan penataan sejumlah destinasi wisata di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, mengatakan untuk tahun ini pihaknya akan berfokus atau memprioritaskan kerja-kerja yang berkaitan dengan penataan destinasi wisata.
Hal tersebut disampaikan Darmawati ketika rapat asistensi program kerja perangkat daerah tahun anggaran 2025.
Kegiatan yang dihadiri oleh para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program kerja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Selain penataan destinasi wisata, program kerja prioritas lainnya menurutnya yaitu peningkatan kompetensi SDM kepariwisataan, pengembangan industri ekonomi kreatif dan juga promosi pariwisata daerah. (Antara)
