Nasional, gemasulawesi - Pemangkasan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk tahun 2025 menjadi sorotan publik.
Kebijakan ini diduga berdampak langsung pada gaji dan tunjangan kinerja (tukin) ke-13 dan ke-14 pegawai BRIN.
Dugaan tersebut muncul setelah beredarnya tangkapan layar presentasi BRIN dalam rapat pembahasan bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 5 Februari 2025.
Dalam presentasi tersebut, awalnya BRIN dianggarkan menerima Rp5,842 triliun pada tahun 2025, namun setelah kebijakan efisiensi diterapkan, anggaran tersebut mengalami pemangkasan sebesar Rp2,074 triliun.
Efisiensi anggaran yang diusulkan BRIN mencakup pengurangan belanja pegawai, termasuk kemungkinan dihapuskannya gaji serta tunjangan kinerja ke-13 dan ke-14.
Kebijakan ini mengacu pada instruksi Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam Inpres tersebut, pemerintah menekankan perlunya efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang berdampak pada berbagai instansi, termasuk BRIN.
Namun, dampak dari kebijakan efisiensi ini terhadap kesejahteraan pegawai dan kelangsungan program riset masih menjadi perdebatan.
Kabar mengenai pemangkasan anggaran BRIN ini mendapat perhatian serius dari Komisi X DPR RI, khususnya anggota dewan Anita Jacoba.
Dalam rapat kerja dengan BRIN, Anita mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi terganggunya program riset dan inovasi akibat pemotongan anggaran yang cukup besar.
Menurutnya, kebijakan ini bisa menghambat kemajuan penelitian yang sedang berlangsung atau bahkan menyebabkan beberapa program riset terhenti sepenuhnya.
"Ada kekhawatiran bahwa beberapa program riset akan terganggu, atau bahkan terhenti," kata Anita pada rapat kerja Komisi X dengan BRIN, Rabu, 5 Februari 2025.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran banyak pihak bahwa pemangkasan anggaran yang terlalu besar bisa berdampak negatif pada perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di Indonesia.
Selain itu, Anita juga menyoroti ketimpangan dalam alokasi anggaran BRIN sebelum pemangkasan terjadi.
Ia mengungkapkan bahwa dari total anggaran awal sebesar Rp5,842 triliun, sekitar 65 persen dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional, sedangkan sisanya baru dialokasikan untuk program riset dan inovasi.
Dengan adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp2,074 triliun, proporsi yang tersisa untuk riset dan inovasi dikhawatirkan akan semakin mengecil.
Dalam kondisi ini, Anita berharap BRIN bisa lebih transparan dalam menentukan program mana yang akan tetap dipertahankan, dikurangi, atau bahkan ditunda akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara BRIN dan DPR agar setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan perkembangan riset dan inovasi nasional.
Kejelasan dalam alokasi anggaran diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pegawai dan keberlanjutan program riset. (*/Risco)
