Soroti Masalah Kemenperin Hingga Anggaran, Islah Bahrawi Sebut Pemerintah Prabowo Diwarisi Sampah dan Masalah

Potret Presiden RI, Prabowo Subianto ketika berbicara di suatu rapat Bersama menterinya
Potret Presiden RI, Prabowo Subianto ketika berbicara di suatu rapat Bersama menterinya Source: (Foto/Instagram/@presidenrepublikindonesia)

Nasional, gemasulawesi - Pegiat media sosial, Islah Bahrawi, baru-baru ini menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai bahwa pemerintahan saat ini seakan mendapatkan warisan sampah dan masalah.

Pernyataan ini ia sampaikan melalui cuitan di akun X resminya, @islah_bahrawi, pada Kamis, 6 Februari 2025.

Islah mengungkapkan bahwa dirinya mendapat informasi mengenai sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan, salah satunya adalah tagihan vendor di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mencapai ratusan miliar rupiah dan belum dibayarkan.

Baca Juga:
Dasco Sebut Ada Menteri Prabowo yang Tak Seirama, Pengamat Nilai Reshuffle Kabinet Bakal Terjadi di Waktu Dekat

Ia juga menyoroti ketidakpastian pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) serta Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menurutnya terancam batal karena kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Islah juga mencermati pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian yang dinilai dapat berdampak pada kinerja pemerintah secara keseluruhan.

"Barusan ditelpon kawan, tagihan vendor di Kemenperin ratusan milyar tidak dibayar. Ada juga pernyataan menteri, THR dan gaji ke-13 ASN belum tentu cair karena efisiensi APBN. Anggaran kementerian banyak yg dibuntungi," tulis Islah dalam cuitannya.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto harus menghadapi berbagai kendala administratif dan keuangan.

Baca Juga:
Anggaran 2025 Dipotong, BMKG Minta Dispensasi ke Presiden Prabowo, Sebut Demi Keselamatan Masyarakat Indonesia

Islah kemudian menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto sedang berhadapan dengan banyak tantangan sejak awal masa kepemimpinannya.

"Pemerintahan sekarang betul2 diwarisi sampah dan masalah," lanjutnya dalam cuitan yang langsung mendapat perhatian warganet.

Cuitan tersebut memicu berbagai reaksi dari pengguna media sosial.

Beberapa warganet menyoroti kondisi yang semakin sulit bagi pemerintahan Prabowo di tengah harapan publik akan perubahan yang lebih baik.

Baca Juga:
100 Hari Kabinet Merah Putih! Bea Cukai Gagalkan Ribuan Kasus Penyelundupan Bernilai Rp4,06 Triliun, Sri Mulyani Ungkap Hal Ini

Sebagian warganet juga menilai bahwa masalah-masalah ini bisa menjadi hambatan bagi visi besar pemerintahan saat ini.

Salah satu tanggapan datang dari akun @moh*** yang menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang terjadi.

"Waah kok malah makin parah yaa. Warisan sih biasanya enak, tapi kalau warisan berupa sampah dan nota hutang yaaa nggak jadi Indonesia Emas dong," tulisnya dalam balasan cuitan tersebut.

Pendapat serupa juga muncul dari beberapa warganet lain yang menilai bahwa beban pemerintahan saat ini semakin berat dengan adanya permasalahan yang belum terselesaikan. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Dasco Sebut Ada Menteri Prabowo yang Tak Seirama, Pengamat Nilai Reshuffle Kabinet Bakal Terjadi di Waktu Dekat

Pengamat politik menilai bahwa sebentar lagi akan terjadi reshuffle kabinet di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Anggaran 2025 Dipotong, BMKG Minta Dispensasi ke Presiden Prabowo, Sebut Demi Keselamatan Masyarakat Indonesia

BMKG mengajukan permohonan dispensasi pemotongan anggaran 2025 kepada Presiden RI, Prabowo Subianto dengan alasan keselamatan masyarakat

100 Hari Kabinet Merah Putih! Bea Cukai Gagalkan Ribuan Kasus Penyelundupan Bernilai Rp4,06 Triliun, Sri Mulyani Ungkap Hal Ini

Penyelundupan besar senilai Rp4,06 triliun berhasil digagalkan Bea Cukai. Sri Mulyani beberkan strategi pengawasan berbasis teknologi.

Ramai di Media Sosial! Klaim Berlebihan Influencer Skincare Soal Kandungan Produk Tuai Polemik, BPOM Siapkan Regulasi Ketat

Influencer skincare makin marakdi Indonesia, BPOM dan DPR siap atur promosi produk agar informasi lebih akurat.

Anggota Polisi di Aceh Diduga Paksa Pasangannya Lakukan Aborsi, DPR Desak Proses Hukum Tegas bagi Pelaku

Kasus aborsi oleh seorang oknum anggota Polri disorot DPR, minta penanganan transparan dan sanksi sesuai hukum.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;