Gemasulawesi– Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk rukun bersama wakilnya dalam mengabdikan diri untuk rakyat.
Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta Senin 13 Sepetember 2021, berpesan kepada kepala daerah berikut wakilnya agar rukun serta bersinergi dengan forkopimda lainnya dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Menurut Tito, pihaknya masih menemukan banyak konflik kepala daerah dan wakilnya. Bahkan, tak jarang kepala daerah dan wakilnya secara terbuka saling menyerang lewat pernyataan negatif di media massa.
Baca juga: Pemkot Palu Dapat Apresiasi Capaian Realisasi APBD 2021
“Ini membuat organisasi pemda tidak sehat dan dipenuhi problem, baik internal maupun eksternal,” kata Tito.
Sumber disharmoni atau konflik yang terjadi pada pengampu jabatan di daerah itu, lanjut Tito, biasanya berpangkal dari dua hal, yaitu soal kewenangan dan masalah keuangan.
Padahal, kata Tito, dalam undang-undang sudah jelas tertulis kewenangan memimpin pemerintahan daerah adalah sepenuhnya hak kepala daerah.
Wakil kepala daerah harus paham kedudukannya adalah membantu kepala daerah guna tercapainya urusan pemerintahan daerah.
Tito mengajak para bupati, wali kota, dan wakilnya benar-benar menjiwai semangat dan substansi Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Saerah bahwa seluruh kewenangan, tanggung jawab, serta pola hubungan pusat dan daerah secara lengkap dan jelas sudah diatur.
“Kepala daerah dan wakilnya harus sama-sama menjaga hubungan yang baik serta perlu menjaga dan meluruskan niat bersama untuk mengabdi pada masyarakat. Ajakan saya ini terkesan klise namun sejatinya itulah yang harus dikerjakan pemimpin, yaitu mengabdi kepada rakyat,” kata Mendagri.
Tito juga menyinggung soal tantangan pandemi berikut dampaknya yang sangat membutuhkan kepemimpinan tangguh di daerah. Pemulihan ekonomi menjadi isu penting yang perlu disikapi dari sisi realisasi belanja daerah.
Ia lantas menyebut realisasi pendapatan dan belanja APBD 2021 provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta minta kepada pimpinan daerah untuk terus fokus terhadap penanganan pandemi Covid19.
Ada tiga arahan pokok Mendagri Tito kepada 183 kepala daerah nonpetahana baru terpilih memimpin daerah hasil Pilkada 2020 mengenai APBD 2021.
Pertama, kata dia, belanja untuk kepentingan aparatur seperti biaya rapat, perjalanan dinas, konsumsi mengingat penerapan teknologi di dalam penyelenggaraan rapat-rapat aparatur.
Kedua, memperbanyak belanja manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Dan terakhir, mengatur ritme belanja setahun dengan baik sehingga tidak menumpuk dibelanjakan di akhir tahun.
Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan perkembangan dunia dan globalisasi pada era Revolusi Industri 4.0 berbarengan dengan pandemi Covid19 telah terjadi disrupsi sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
“Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat pada era sekarang menuntut pemimpin harus lebih lincah (agile), cepat, adaptif, responsif, inovatif, dan kolaboratif dalam mencari solusi serta dalam menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat,” ujar Teguh.
Meski memiliki latar belakang berbeda, menurut dia, kepala daerah dan wakilnya punya tujuan sama, yaitu menjadi pemimpin baik. Yakni menyejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik dan memajukan daerahnya.
Teguh menilai Pilkada Serentak 2020 secara demokratis berjalan dengan sangat sukses. Ajang demokrasi itu, menghasilkan 261 pasangan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. (****)
Baca juga: Mendagri Dorong Parigi Moutong Percepat Realisasi Pendapatan dan Belanja
