Gemasulawesi– Mendagri dorong 17 Pemda percepat realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Salah satunya Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Beberapa daerah rendah penyerapan anggarannya baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja dalam APBD tahun anggaran 2021,” ungkap Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Mendagri, Horas Mauritz Panjaitan, Selasa 24 Agustus 2021.
Dia mengatakan, Rakor kali ini bertujuan dalam rangka mereview serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala serta permasalahan, untuk mencari solusi bersama, dalam langkah meningkatkan realisasi pendapatan dan belanja.
Baca juga: Pemkot Palu Dapat Apresiasi Capaian Realisasi APBD 2021
Menurut dia, akselerasi dalam rangka percepatan realisasi pendapatan dan belanja, khususnya ke 17 Pemda saat ini dengan melakukan langkah-langkah lebih lanjut.
Sementara itu, Sekda Parigi Moutong Zulfinasran Ahmad mengatakan, Pemda Parigi Moutong saat ini terus berupaya semaksimal mungkin, mempercepat realisasi pendapatan dan belanja dengan berbagai ketentuan yang ada.
Pihaknya bersepakat dengan penerapan PPKM di masa pandemi covid19 saat ini tidak bisa menjadikan alasan, keterlambatan realisasi pendapatan di daerah.
Baca juga: Mendagri: Penundaan Pilkades Serentak Cegah Penyebaran Covid19
Saat ini kata dia, terdapat hal-hal yang kadangkala membuat Pemda harus mengakomodir atau berspekulasi untuk menindaklanjuti perintah kementrian, menjadi beban daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
Dia menjelaskan, terkait dengan masalah keterlambatan terhadap belanja daerah, Parigi Moutong telah mengalokasikan dana insentif tenaga kesehatan.
Baca juga: Peringatan HUT RI, Walikota Palu: Hentikan Aktivitas Selama Tiga Menit
Sejumlah kendala realisasi anggaran
Namun saat akan melakukan realisasi, ternyata Kementrian Keuangan meminta anggaran itu harus melekat di program kegiatan di tiap-tiap OPD.
“Sehinggah diubah lagi untuk dimasukan di program kegiatan di OPD lain, disini terjadi keterlambatan realisasi terhadap insentif tenaga kesehatan,” jelasnya.
Kemudian kata sekda, ada regulasi baru mengatur tentang Dana Alokasi Khusus (DAK).
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Bantu Masyarakat Kesulitan Ekonomi
Padahal, tahun sebelumnya tidak perlu melalui review APIP untuk tahapan lelang kegiatan. Tetapi karena terjadi perubahan, dilakukan penyesuaian dan membutuhkan waktu untuk merealisasikan.
“Insha Allah Pemda Parigi Moutong realisasinya bisa mencapai target, dan untuk pendapatan juga berusaha dan mengoptimalkannya,” tutupnya.
Baca juga: Bulog Telah Selesaikan Distribusi Bantuan Beras PKH
Laporan: Novita Ramadhani
