Bulog Telah Selesaikan Distribusi Bantuan Beras PKH

<p>Foto: Distribusi bantuan beras PKH dari Bulog.</p>
Foto: Distribusi bantuan beras PKH dari Bulog.

Gemasulawesi– Perum Bulog sebut telah menyelesaikan distribusi bantuan beras PKH di seluruh Indonesia.

Sebanyak 288 ribu ton distribusi bantuan beras PKH itu merupakan Bansos dari Kementerian Sosial, sebesar 10 Kg per satu orang penerima.

“Jumlah itu terbagi dalam dua tahap yakni 200 ribu ton pada tahap pertama dan 88 ribu ton tahap kedua. Penyalurannya selesai hari ini juga,” ungkap Direktur Human Capital Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi setelah menyerahkan bantuan di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jumat 20 Agustus 2021.

Baca juga: Perum Bulog Jawa Timur Salurkan Bantuan Beras ke Ribuan KPM

Dia menyebut, hari ini Perum Bulog menyalurkan distribusi bantuan beras PKH fortivit sebesar lima ton kepada 12 pondok pesantren di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.

Bahkan, sebelumnya Bulog juga telah distribusi bantuan beras PKH serupa untuk 22 daerah tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

“Sampai hari ini sudah 22 kabupaten, Purbalingga menjadi kabupaten ke-23. Untuk jumlahnya tidak sama rata tergantung jumlah masyarakat dan kondisinya tapi minimal lima ton per daerah,” jelasnya.

Baca juga: Bulog Sebut Temuan Beras Bansos Rusak Disebabkan Cuaca Buruk

Temuan beras dari Bulog kurang baik kualitasnya kendala faktor distribusi

Pada kesempatan itu, Purnomo juga menjelaskan tentang adanya temuan beras dari Bulog kurang baik kualitasnya.

Baca juga: Bulog Siapkan Tambahan Bansos Beras Sebanyak 200 Ribu Ton

Menurut dia, semua bantuan dari Bulog merupakan beras baru. Namun, adanya temuan itu disebabkan karena kendala faktor distribusi.

“Jadi kemarin yang di pemberitaan muncul itu sebenarnya bukan masalah berasnya jelek, tapi karena terdampak cuaca pada saat pembongkaran terkena hujan. Pada saat beras kena hujan pasti menggumpal,” jelasnya.

Baca juga: Bulog Klaim Isu Harga Beras Turun Bukan Akibat Impor

Dia mengatakan, selama ini adanya temuan beras kurang baik belum sampai diterima masyarakat. Sebab, pihaknya langsung menarik kembali beras itu setelah mendapat laporan.

“Itu belum disalurkan, begitu ketahuan langsung ditarik, cuman sebelum ditarik sudah muncul diberbagai pemberitaan,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Bulog Klaim Isu Harga Beras Turun Bukan Akibat Impor

...

Artikel Terkait

wave

Berikut Hasil Riset OCBC NISP Financial Fitness Index Indonesia

OCBC NISP Financial Fitness Index, hasil riset financial menyebut generasi muda perlu check up dan perbaiki kesehatan financial.

Program PEN Akan Berlanjut ke 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, program PEN akan berlanjut tahun depan. Terdapat ada dua pos progam.

Perdagangan Spot Rupiah Melemah, Nilai Tukar Rp14.387 per Dolar AS

Perdagangan spot rupiah melemah, nilai tukar Rp14.387 per Dolar As, Walaupun berada di posisi Rp14.382, pengetatan moneter bank sentral.

OJK Saran Perbankan Salurkan Kredit Sektor Ekonomi Unggulan

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, OJK saran Perbankan untuk salurkan kredit sektor ekonomi unggulan, memiliki karakteristik perekonomian.

Pemkot Palu Rencana Kembangkan Komoditas Hortikultura

Pemkot Palu, Sulawesi Tengah, rencana kembangkan komoditas hortikultura. Sebagai respon saran pengembangan kawasan potensial pertanian.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;