Bulog Telah Selesaikan Distribusi Bantuan Beras PKH

<p>Foto: Distribusi bantuan beras PKH dari Bulog.</p>
Foto: Distribusi bantuan beras PKH dari Bulog.

Gemasulawesi– Perum Bulog sebut telah menyelesaikan distribusi bantuan beras PKH di seluruh Indonesia.

Sebanyak 288 ribu ton distribusi bantuan beras PKH itu merupakan Bansos dari Kementerian Sosial, sebesar 10 Kg per satu orang penerima.

“Jumlah itu terbagi dalam dua tahap yakni 200 ribu ton pada tahap pertama dan 88 ribu ton tahap kedua. Penyalurannya selesai hari ini juga,” ungkap Direktur Human Capital Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi setelah menyerahkan bantuan di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jumat 20 Agustus 2021.

Baca juga: Perum Bulog Jawa Timur Salurkan Bantuan Beras ke Ribuan KPM

Dia menyebut, hari ini Perum Bulog menyalurkan distribusi bantuan beras PKH fortivit sebesar lima ton kepada 12 pondok pesantren di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.

Bahkan, sebelumnya Bulog juga telah distribusi bantuan beras PKH serupa untuk 22 daerah tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

“Sampai hari ini sudah 22 kabupaten, Purbalingga menjadi kabupaten ke-23. Untuk jumlahnya tidak sama rata tergantung jumlah masyarakat dan kondisinya tapi minimal lima ton per daerah,” jelasnya.

Baca juga: Bulog Sebut Temuan Beras Bansos Rusak Disebabkan Cuaca Buruk

Temuan beras dari Bulog kurang baik kualitasnya kendala faktor distribusi

Pada kesempatan itu, Purnomo juga menjelaskan tentang adanya temuan beras dari Bulog kurang baik kualitasnya.

Baca juga: Bulog Siapkan Tambahan Bansos Beras Sebanyak 200 Ribu Ton

Menurut dia, semua bantuan dari Bulog merupakan beras baru. Namun, adanya temuan itu disebabkan karena kendala faktor distribusi.

“Jadi kemarin yang di pemberitaan muncul itu sebenarnya bukan masalah berasnya jelek, tapi karena terdampak cuaca pada saat pembongkaran terkena hujan. Pada saat beras kena hujan pasti menggumpal,” jelasnya.

Baca juga: Bulog Klaim Isu Harga Beras Turun Bukan Akibat Impor

Dia mengatakan, selama ini adanya temuan beras kurang baik belum sampai diterima masyarakat. Sebab, pihaknya langsung menarik kembali beras itu setelah mendapat laporan.

“Itu belum disalurkan, begitu ketahuan langsung ditarik, cuman sebelum ditarik sudah muncul diberbagai pemberitaan,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Bulog Klaim Isu Harga Beras Turun Bukan Akibat Impor

...

Artikel Terkait

wave

Berikut Hasil Riset OCBC NISP Financial Fitness Index Indonesia

OCBC NISP Financial Fitness Index, hasil riset financial menyebut generasi muda perlu check up dan perbaiki kesehatan financial.

Program PEN Akan Berlanjut ke 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, program PEN akan berlanjut tahun depan. Terdapat ada dua pos progam.

Perdagangan Spot Rupiah Melemah, Nilai Tukar Rp14.387 per Dolar AS

Perdagangan spot rupiah melemah, nilai tukar Rp14.387 per Dolar As, Walaupun berada di posisi Rp14.382, pengetatan moneter bank sentral.

OJK Saran Perbankan Salurkan Kredit Sektor Ekonomi Unggulan

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, OJK saran Perbankan untuk salurkan kredit sektor ekonomi unggulan, memiliki karakteristik perekonomian.

Pemkot Palu Rencana Kembangkan Komoditas Hortikultura

Pemkot Palu, Sulawesi Tengah, rencana kembangkan komoditas hortikultura. Sebagai respon saran pengembangan kawasan potensial pertanian.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;