Gemasulawesi– Jurnalis Parigi Moutong, Sulawesi Tengah serahkan petisi terkait Somasi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Abd Latif Noho pimpinan Kompas Sulawesi.
Petisi itu diterima Sekretaris Daerah, Zulfinasran di ruang kerjanya, Senin 20 September 2021.
“Kami membuat dan menyerahkan petisi ini soal somasi yang dilayangkan salah seorang oknum pejabat di lingkup Pemerintahan Daerah setempat,” ungkap Bambang, perwakilan Jurnalis Parigi Moutong, Senin.
Baca juga: Tabung Oksigen Langka, Ratusan Ormas Somasi Jokowi
Petisi yang memuat pernyataan sikap, itu sedikitnya ditandatangani 25 jurnalis bertugas di Parigi Moutong.
Dalam pernyataan terbuka itu, para jurnalis menyatakan, tindakan yang ditunjukan oknum pejabat dengan melakukan somasi terhadap produk jurnalistik berupa artikel pemberitaan, menunjukan ketidaksiapannya terhadap fungsi kontrol atas tugas, kewenangan dan kewajibannya dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat Negara.
“Terlebih dilakukan kepada jurnalis yang menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku,” kata Bambang mengutip isi petisi.
Menurutnya, kebebasan Pers di Indonesia lahir setelah orde baru tumbang pada 1998 dan munculnya pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang menyebutkan ‘Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia.
“Kebebasan Pers ini kemudian ditegaskan lagi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya.
Baca Juga: Diskon Pajak Mobil Baru Diperpanjang Sampai Akhir Tahun 2021
Dia mengatakan, sesama profesi dari berbagai perusahaan pers, mereka terpanggil dan bersimpati atas persoalan yang dihadapi Abd Latif Noho, jurnalis yang disomasi Sekretaris Badan Kesbangpol Parigi Moutong.
“Sehingga, kami meminta kepada Bupati Parigi Moutong supaya bertindak dan memberikan keadilan kepada teman kami,” ucap Bambang.
Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran yang menerima petisi berjanji akan secepatnya menyampaikan petisi itu kepada bupati.
Ia menyebutkan, untuk memberi tanggapan dirinya tidak memiliki kapasitas.
“Petisi sudah saya terima, dan akan saya sampaikan secepatnya kepada bupati dan wakil bupati. Untuk memberi tanggapan, mohon maaf, saya tidak berkapasitas,” sebutnya.
Petisi itu tidak hanya ditujukan ke Bupati Parigi Moutong, tetapi juga ditembuskan ke DPRD Parigi Moutong, Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Polres Parigi Moutong. (***)
Baca juga: Pukul Jurnalis, Organisasi Pers Palu Kecam Polisi
