Muhadjir: Stunting Masih Jadi Tantangan Pembangunan Manusia Indonesia

<p>Foto: Menko PMK Muhadjir Effendy.<br />
Muhadjir: Stunting Masih Jadi Tantangan Pembangunan Manusia Indonesia.</p>
Foto: Menko PMK Muhadjir Effendy. Muhadjir: Stunting Masih Jadi Tantangan Pembangunan Manusia Indonesia.

Gemasulawesi– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, masalah stunting atau gagal tumbuh pada anak masih jadi tantangan besar dalam pembangunan manusia Indonesia.

“Masalah itu masih jadi kendala besar dalam menyiapkan generasi unggul dan kompetitif sehingga perang melawan stunting harus terus digencarkan,” ungkap Muhadjir di acar Simposium Nasional 2021 Praktik Baik Percepatan Penurunan Stunting Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diselenggarakan BKKBN, dikutip dari siaran pers, Selasa 26 Oktober 2021.

Apalagi adanya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Hal itu, menunjukkan diperlukan langkah-langkah cepat dan efektif untuk memenuhi target penurunan itu.

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem Jadi Tantangan Berat Pembangunan Manusia Indonesia

Muhadjir pun berharap keterlibatan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dalam upaya sosialisasi dan edukasi pencegahan stunting kepada masyarakat.

Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan BKKBN, terutama dari pendekatan persuasif, dan edukatif kepada calon pengantin. Termasuk kepada para mahasiswa dan mahasiswi.

“Harus kita kejar di mana kantong-kantong Stunting terjadi, dan kita selesaikan satu-satu dengan cara yang dikembangkan berbasis riset di perguruan tinggi masing-masing,” kata dia.

Dengan demikian, keikutsertaan perguruan tinggi dalam perang melawan stunting pun dinilainya sangat penting. Hal itu dapat dilakukan melalui program pengabdian masyarakat dan riset.

Antara lain para mahasiswa bisa ikut memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan stunting, pemenuhan gizi yang baik kepada masyarakat.

Dia pun menegaskan, tantangan pengentasan stunting harus bisa dilakukan secara frontal dalam waktu 3 tahun. Hal itu menyusul target pemerintah untuk menekan angka stunting dari 27 persen menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

“Tidak ada kata pelan, tidak ada kata sedikit demi sedikit. Tetapi dalam waktu kurang lebih 3 tahun kita harus melakukan serangan frontal besar-besaran terhadap masalah stunting di Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 4.600 perguruan tinggi untuk bekerja sama dalam mempercepat penurunan stunting.

Salah satu caranya adalah melalui program pengabdian masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

“Dengan program itu, pengabdian masyarakat biasa dilakukan mahasiswa akan diarahkan dalam hal sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan stunting,” tutupnya. (***)

Baca juga: Pandemi Covid19 dan Tantangan Kebangsaan

...

Artikel Terkait

wave

Kejari Kota Madium Temukan Dugaan Korupsi Pembayaran THL

Kejari Kota Madium menemukan dugaan korupsi anggaran pembayaran Tenaga Harian Lepas atau THL di PDAM setempat, selama empat tahun terakhir.

Learning Loss: Efek Kehilangan Satu Tahun Pembelajaran

Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim sebut pengetahuan anak atau learning loss merupakan efek kehilangan satu tahun pembelajaran.

Presiden Minta Kepala Daerah Waspadai Lonjakan Covid19

Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan cegah lonjakan covid19 sekecil apa pun di daerahnya.

NIK Menjadi NPWP Ditargetkan Mulai Berlaku 2023

Pemerintah menargetkan aktivasi Nomor Induk Kependudukan atau NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP bisa mulai berjalan pada 2023.

Efek Jera, Perludem Saran Parpol Tidak Usung Kepala Daerah Korupsi

Perludem nilai hukuman bisa berikan efek jera selain pidana, Parpol disarankan tidak usung kepala daerah terbukti korupsi Pilkada berikutnya

Berita Terkini

wave

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD

Aroma Nepotisme dan Akal-akalan Anggaran di Proyek Rehab Ruang Wakil Bupati Menguat

Selain kejanggalan penganggaran pada rehab ruangan wakil bupati parigi moutong, indikasi nepotisme kini juga menguat.

Parah, Mendekati Batas Waktu Pekerjaan Deviasi Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Malah Bertambah Jadi Minus 13 Persen

Bukannya terkejar, deviasi proyek pembangunan gedung perpustakaan malah menjadi minus 13 persen. Keseriusan kontraktor dipertanyakan.


See All
; ;