Muhadjir: Stunting Masih Jadi Tantangan Pembangunan Manusia Indonesia

<p>Foto: Menko PMK Muhadjir Effendy.<br />
Muhadjir: Stunting Masih Jadi Tantangan Pembangunan Manusia Indonesia.</p>
Foto: Menko PMK Muhadjir Effendy. Muhadjir: Stunting Masih Jadi Tantangan Pembangunan Manusia Indonesia.

Gemasulawesi– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, masalah stunting atau gagal tumbuh pada anak masih jadi tantangan besar dalam pembangunan manusia Indonesia.

“Masalah itu masih jadi kendala besar dalam menyiapkan generasi unggul dan kompetitif sehingga perang melawan stunting harus terus digencarkan,” ungkap Muhadjir di acar Simposium Nasional 2021 Praktik Baik Percepatan Penurunan Stunting Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diselenggarakan BKKBN, dikutip dari siaran pers, Selasa 26 Oktober 2021.

Apalagi adanya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Hal itu, menunjukkan diperlukan langkah-langkah cepat dan efektif untuk memenuhi target penurunan itu.

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem Jadi Tantangan Berat Pembangunan Manusia Indonesia

Muhadjir pun berharap keterlibatan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dalam upaya sosialisasi dan edukasi pencegahan stunting kepada masyarakat.

Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan BKKBN, terutama dari pendekatan persuasif, dan edukatif kepada calon pengantin. Termasuk kepada para mahasiswa dan mahasiswi.

“Harus kita kejar di mana kantong-kantong Stunting terjadi, dan kita selesaikan satu-satu dengan cara yang dikembangkan berbasis riset di perguruan tinggi masing-masing,” kata dia.

Dengan demikian, keikutsertaan perguruan tinggi dalam perang melawan stunting pun dinilainya sangat penting. Hal itu dapat dilakukan melalui program pengabdian masyarakat dan riset.

Antara lain para mahasiswa bisa ikut memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan stunting, pemenuhan gizi yang baik kepada masyarakat.

Dia pun menegaskan, tantangan pengentasan stunting harus bisa dilakukan secara frontal dalam waktu 3 tahun. Hal itu menyusul target pemerintah untuk menekan angka stunting dari 27 persen menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

“Tidak ada kata pelan, tidak ada kata sedikit demi sedikit. Tetapi dalam waktu kurang lebih 3 tahun kita harus melakukan serangan frontal besar-besaran terhadap masalah stunting di Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 4.600 perguruan tinggi untuk bekerja sama dalam mempercepat penurunan stunting.

Salah satu caranya adalah melalui program pengabdian masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

“Dengan program itu, pengabdian masyarakat biasa dilakukan mahasiswa akan diarahkan dalam hal sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan stunting,” tutupnya. (***)

Baca juga: Pandemi Covid19 dan Tantangan Kebangsaan

...

Artikel Terkait

wave

Kejari Kota Madium Temukan Dugaan Korupsi Pembayaran THL

Kejari Kota Madium menemukan dugaan korupsi anggaran pembayaran Tenaga Harian Lepas atau THL di PDAM setempat, selama empat tahun terakhir.

Learning Loss: Efek Kehilangan Satu Tahun Pembelajaran

Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim sebut pengetahuan anak atau learning loss merupakan efek kehilangan satu tahun pembelajaran.

Presiden Minta Kepala Daerah Waspadai Lonjakan Covid19

Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan cegah lonjakan covid19 sekecil apa pun di daerahnya.

NIK Menjadi NPWP Ditargetkan Mulai Berlaku 2023

Pemerintah menargetkan aktivasi Nomor Induk Kependudukan atau NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP bisa mulai berjalan pada 2023.

Efek Jera, Perludem Saran Parpol Tidak Usung Kepala Daerah Korupsi

Perludem nilai hukuman bisa berikan efek jera selain pidana, Parpol disarankan tidak usung kepala daerah terbukti korupsi Pilkada berikutnya

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;