Pemerintah Berencana Larang Perayaan Tahun Baru

<p>Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan</p>
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional, gemasulawesi – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana melarang perayaan tahun baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan besar, sebagai upaya antisipasi kenaikan kasus COVID-19 sewaktu momentum hari besar.

“Di kesempatan ini, di tengah angka peningkatan kasus di Eropa dan beberapa negara lain yang terus tinggi, saya kembali mengajak kita semuanya untuk tidak egois dan saling berbesar hati agar kita sama-sama bisa menaati kembali protokol kesehatan yang terus diimbau agar kita tidak kembali mengulang pengalaman buruk pada masa yang lalu akibat kelalaian kita,” kata Menko Luhut Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 15 November 2021.

Baca juga: 15 Napi Lapas Klas III Parigi Dapat Remisi Khusus Natal 2020

Pemerintah juga mempersiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus di tengah-tengah Natal dan perayaan tahun baru.

Menurut Luhut, kesuksesan dalam menahan kenaikan kasus Covid-19 pada periode Natal dan tahun baru akan menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional ke depan.

Ia menjelaskan, pemerintah terus menemukan situasi yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang patuh protokol kesehatan semakin berkurang dari hari ke harinya.

Baca juga: Harga Bahan Pokok Terpantau Stabil Jelang Pergantian Tahun

Hal itu, menurutnya, sangat mengkhawatirkan dalam menghadapi potensi kenaikan mobilitas dan konfirmasi Covid-19 di masa Natal dan tahun baru nanti.

“Dalam menyambut Natal dan tahun baru yang akan datang sebentar lagi, pemerintah akan berkoordinasi untuk mengetatkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan protokol kesehatan utamanya di tempat kerumunan. Selain itu pemerintah akan terus menggenjot percepatan vaksinasi terutama vaksinasi lansia di wilayah yang tingkat vaksinasi umum dan lansianya masih di bawah 50 persen,” kata Menko Luhut.

Baca juga: Pemerintah Diminta Kawal Perusahaan Pertambangan Emas di Parigi Moutong

Tak hanya itu, katanya, pemerintah juga akan terus memperkuat aktivitas testing dan tracing oleh TNI/Polri dan penemuan kasus aktif, serta memasukkan pasien yang positif ke karantina terpusat untuk mencegah penyebaran di level keluarga.

“Apa yang telah kita perjuangkan bersama selama ini layak untuk terus dijaga dan tidak dilupakan hanya karena kejenuhan dan keegoisan kita,” ujar Luhut. (*)

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah Larang Kegiatan Ciptakan Kerumunan

Sumber: Antara

...

Artikel Terkait

wave

Perusahaan Menggaji Pekerja di Bawah Upah Minimum Disanksi Pidana

Indah Anggoro Putri mengatakan, perusahaan yang memberi karyawan upah di bawah upah minimum 2022 akan diberi sanksi pidana.

Brimob ‘Tameng Hidup’ Lindungi Keselamatan Personel KPK

Brimob Polri adalah ‘tameng hidup’ yang melindungi keselamatan personel KPK dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Menteri BUMN Erick Thohir Mengaku Siap di Panggil KPK

Terkait tudingan keterlibatannya dalam dugaan bisnis tes PCR Menteri BUMN Erick Thohir mengaku siap di panggil KPK.

Gunung Merapi di Perbatasan Yogyakarta Berstatus Siaga

BPPTKG menetapkan status gunung merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta masih pada level III atau siaga.

Relawan Daerah Gelar Deklarasi Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Kelompok relawan di beberapa daerah disebut akan menggelar deklarasi mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.

Berita Terkini

wave

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.

KPK Telusuri Dugaan Penyembunyian Aset oleh Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

KPK menyelidiki dugaan penyembunyian aset oleh Immanuel Ebenezer terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.


See All
; ;