Tujuh Kementrian dan Pemkot Bogor Dihibahkan Aset Sitaan Eks BLBI Senilai Rp492 M

<p>Foto: Satgas kuasai aset BLBI.<br />
Tujuh Kementrian dan Pemkot Bogor Dihibahkan Aset Sitaan Eks BLBI Senilai Rp492 M.</p>
Foto: Satgas kuasai aset BLBI. Tujuh Kementrian dan Pemkot Bogor Dihibahkan Aset Sitaan Eks BLBI Senilai Rp492 M.

Nasional, gemasulawesi — Tujuh kementrian/lembaga (k/l) hingga Pemkot Bogor dihibahkan aset sitaan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI senilai Rp492 miliar.

“Negara hibahkan aset eks BLBI untuk tujuh k/l itu diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Polri, Kemenag, BPS, Kemenkomarves dan BNN,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani di kegiatan serah terima aset BLBI, Kamis 25 November 2021.

Total aset tanah dan bangunan dihibahkan kepada tujuh k/l kata dia, seluas 323.315 meter persegi senilai Rp146,5 miliar.

Baca juga: Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI Teliti Dokumen BLBI

Terdapat 12 jenis aset sitaan eks BLBI dihibahkan kepada tujuh k/l.

Pertama, tanah seluas 1263 meter persegi di Kota Bandung untuk BNN sebagai gedung kantor.

Kedua, tanah dan bangunan seluas 483 meter persegi di Kota Batam untuk Kementrian Keuangan sebagai rumah negara atau mes pegawai.

Ketiga, tanah dan bangunan seluas 1.107 meter persegi di Jakarta Pusat untuk Kemenag sebagai asrama program pendidikan kader ulama internasional Masjid Istiqlal.

Keempat, tanah dan bangunan seluas 613 meter persegi di Jakarta Barat untuk Kemenkomarves sebagai gedung arsip.

Kelima, satu bidang tanah seluas 120 ribu meter persegi di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi untuk Kementerian Pertahanan sebagai pemenuhan sarana kantor Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut.

Keenam, tanah dan bangunan seluas 1.790 meter persegi di Kota Semarang untuk Kementerian Keuangan sebagai kantor.

Ketujuh, tanah dan bangunan seluas 150 meter persegi di Kota Makassar kepada Kemenkeu sebagai rumah solusi ekspor.

Kedelapan, tanah dan bangunan seluas 153 meter persegi di Kota Samarinda untuk Kemenkeu sebagai rumah negara.

Kesembilan, sebidang tanah seluas 80 ribu meter persegi di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi untuk Polri sebagai Markas Komando dan mes asrama.

Ke-10, sebidang tanah seluas 2.274 meter persegi di Kota Lhoksumawe untuk BPS sebagai kantor.

Ke-11, tanah dan bangunan seluas 482 meter persegi di Kota Bandar Lampung untuk BNN sebagai kantor.

Ke-12, dua bidang tanah seluas 115 ribu meter persegi di Kabupaten Lampung Selatan untuk Polri sebagai pemenuhan sarana kantor, markas komando dan mes asrama.

Kemudian, pemerintah juga hibahkan tanah seluas 103.290 meter persegi di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Timur dengan nilai Rp345,7 miliar.

“Semoga aset hibah ini bisa tingkatkan peran dan tugas k/l,” tutupnya. (**)

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Penyitaan Aset Obligor BLBI Akan Sulit

...

Artikel Terkait

wave

Saudi Larang Jamaah Ambil Foto, Video dan Selfie di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Arab Saudi keluarkan aturan larangan membuat foto, video, selfie di dua tempat suci Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah.

Oktober 2021, Peredaran Uang Tembus Rp 7.490,7 Triliun

Rilis Bank Indonesia, peredaran uang dalam arti luas (M2) pada medio Oktober 2021 tembus Rp 7.490,7 triliun.

Haris Azhar Penuhi Panggilan Penyidik Polda Metro Jaya

Buntut perseteruan dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Haris Azhar penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Senin 22 November 2021.

Angin Kencang Rusak Puluhan Rumah di Lombok Tengah

Angin kencang rusak puluhan rumah di Desa Bangkat Parak dan Desa Kidang Lombok Tengah. Setelah didahului hujan lebat.

Lagi, Banjir Rendam Tiga Kecamatan di Aceh Utara

Akibat hujan deras melanda, banjir kembali merendam tiga kecamatan di Aceh Utara yakni Matangkuli, Pirak Timur dan Langkahan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;