Berita nasional, gemasulawesi– Presiden menginstruksikan jajarannya untuk segera mencairkan berbagai program Bansos selama PPKM Darurat Jawa Bali 3-20 Juli 2021.
“Instruksi Presiden agar dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama untuk PKH,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers daring usai rapat, di Jakarta, Senin 5 Juli 2021.
Ia melanjutkan, pembayaran Bansos selama PPKM Darurat dimajukan triwulan ke-3, bisa dibayarkan di bulan Juli. Sehingga bisa membantu warga.
Percepatan penyaluran Bansos selama PPKM darurat, diyakini PKH mampu menyasar 10 Juta penerima, dana akan dicairkan mencapai lebih dari 13,96 Triliun Rupiah.
Jokowi juga meminta agar Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 Juta keluarga penerima manfaat (KPM) juga dibayarkan pada bulan Juli ini.
Baca juga: Parigi Moutong Anggarkan Klaim Bansos Nakes di APBD-P 2021
Dibutuhkan anggaran hingga Rp 6,1 Triliun untuk realisasi program Bansos selama PPKM Darurat.
Kemudian, Jokowi juga menginstruksikan supaya target penerima bantuan Kartu Sembako dinaikkan, dari 15,93 juta penerima menjadi 18,8 juta. Demikian pula untuk BLT Dana Desa yang sekarang baru mencapai 5 juta penerima, diharapkan naik hingga 8,8 juta target.
Baca juga: Ekonom: Potensi Warisan Utang 10 Ribu Triliun Rupiah
“Dan pogram Kartu Prakerja untuk 2,8 juta peserta juga bisa dieksekusi pada bulan Juli-Agustus ini,” ujarnya.
Bersamaan dengan Bansos selama PPKM Darurat itu, Jokowi menginstruksikan supaya bantuan kuota internet untuk 27,67 juta siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan tenaga pendidik tetap diberikan.
Baca juga: Rekomendasi PTM Terbatas Parigi Moutong Belum Keluar
Jokowi juga ingin diskon listrik untuk 32,6 juta pelanggan diperpanjang, dari yang semula 6 bulan menjadi 9 bulan hingga September 2021.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Jamin Warga Selama PPKM Darurat Covid 19
Terkait hal ini, diperlukan tambahan anggaran hingga Rp 1,91 triliun. Dilakukan pula perpanjangan bantuan rekening minimum/abonemen listrik hingga bulan September, sehingga diperlukan tambahan anggaran Rp 420 miliar.
Baca juga: Mulai 6 Juli, Syarat Masuk Indonesia Wajib Bawa Hasil PCR Negatif
Lalu, dilakukan penambauan 3 juta penerima baru dalam program bantuan produktif ultra mikro (BPUM). Program ini akan dilaksanakan Juli hingga September dengan alokasinya anggaran total senilai Rp 3,6 Triliun.
“Yang terakhir insentif usaha untuk berbagai kelompok usaha di dalam membantu memulihkan kondisi perusahaan maupun meningkatkan konsumsi masyarakat, seperti pembebasan PPNBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) dan juga untuk insentif bagi pembayaran pajak karyawan yang ditanggung pemerintah,” tutupnya. (***)
Baca juga: Pemkot Palu Wajibkan 80 Persen Warga Divaksin Pekan Ini
