Berita nasional, gemasulawesi– Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI mulai meneliti dokumen utang obligor dan debitur.
“Masing-masing tim meneliti persiapan dokumen, juga melihat beberapa angle dari apa hendak dilakukan,” ujar Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI Rionald Silaban dalam diskusi Kenaikan Nilai Aset Tetap pada LKPP 2020, belum lama ini.
Dokumen itu menjadi acuan untuk menentukan tindakan ditempuh Satgas BLBI nantinya. Namun, pihaknya masih enggan merincikan dokumen serta tindakan yang akan diambil oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI nantinya.
Baca juga: Kejagung Lidik Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI
Sebab, merupakan bagian dari proses tagih utang BLBI. PIhaknya memastikan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI akan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu yakni Desember 2023 mendatang.
“Kami sudah melaporkan kepada ibu Menteri Sri Mulyani dan kami akan melaporkan kepada dewan pengarah sebelum kami ambil tindakan,” ujarnya.
Secara total, utang obligor dan debitur BLBI yang akan dikejar oleh satgas mencapai Rp110,45 triliun. Targetnya, semua utang BLBI merupakan aset negara itu bisa diselesaikan dalam tiga tahun.
“Jadi, tiga tahun ini harapannya sebagian besar atau keseluruhan bisa kami ambil kembali hak Negara itu,” ujar Sri Mulyani, Menkeu beberapa waktu lalu.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Penyitaan Aset Obligor BLBI Akan Sulit
Obligor dan debitur BLBI
Menkeu mengingatkan kembali utang BLBI itu merupakan hak tagih negara. Dana talangan (bailout) itu diberikan saat krisis perbankan pada 1997-1998 lalu kepada obligor maupun debitur mengalami kesulitan finansial akibat krisis.
Utang senilai Rp110,45 triliun itu, berasal dari obligor senilai Rp40 triliun. Rinciannya, Rp30 triliun merupakan piutang negara kepada obligor bekas penanganan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Rp10 triliun berasal dari Bank Dalam Likuidasi (BDL).
Baca juga: Masih Berutang, Satgas Blokir Rekening Obligor dan Kreditur BLBI
Sedangkan, mayoritas berasal dari debitur yakni Rp70,45 triliun. Debitur memiliki utang lebih dari Rp25 miliar maka tagihannya akan dilakukan oleh Satgas BLBI, sedangkan di bawah Rp25 miliar penagihan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
“Jelas debitur akan dibawa ke Satgas yang tagihan di atas Rp25 miliar, di bawah itu ke PUPN,” tutup Rionald. (***)
