Survei TURC Temukan Masih Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan

<p>Foto: Bantuan untuk pekerja.</p>
Foto: Bantuan untuk pekerja.

Berita nasional, gemasulawesi– Berdasarkan hasil survei Trade Union Right Center (TURC), banyak pekerja tidak mendapatkan bantuan saat PPKM darurat di beberapa daerah.

“Ada kesulitan untuk mendapat program Bansos pemerintah. Melalui survei kami, ada sekitar 94% dari responden belum mendapat Bansos,” ungkap Indri Mahardika, perwakilan dari TURC dalam Konferensi Pers Suara Kelompok Marjinal Terhimpit Pandemi, Minggu 18 Juli 2021.

TURC mengatakan survei ini dilakukan bekerja sama dengan Homenet Indonesia, yaitu jaringan pekerja rumah di Indonesia. TURC mengumpulkan data bekerja sama dengan 10 daerah di Indonesia.

Baca juga: Penerima Bansos Tunai dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kg

Namun, mereka tidak menjelaskan tentang metode survei dilakukan dan berapa responden yang diteliti.

Melalui survei itu, pihaknya menyebut pekerja tidak mendapatkan bantuan adalah pekerja rumahan cenderung tidak mendapat akses. Bahkan, beberapa dari mereka sudah mengajukan tapi tidak masuk kriteria.

“Alasan responden belum mendapat Bansos ini cukup macam-macam. Ada tidak tahu bagaimana mendapatkannya, tidak terdaftar, dan banyak juga mengajukan tapi tidak mendapatkan akses, tidak termasuk kriteria,” lanjutnya.

Mayoritas pekerja rumahan ikut terimbas

Padahal, sejak PPKM darurat diberlakukan, mayoritas pekerja rumahan ikut terimbas. Hal itu dibuktikan dengan merosotnya pendapatan.

Mengacu pada hasil survei internal, 96 persen dari ibu-ibu pekerja rumahan mengalami penurunan pendapatan. Sementara sebelum PPKM darurat pendapatan mereka berkisar Rp 1-1,5 juta per bulan, kini hanya Rp 500.000.

“Paling banyak Rp 500.000-1.000.000. Ini menyedihkan karena hampir semua penghasilan utama dari ibu-ibu ini adalah untuk keluarganya,” tuturnya.

Hal senada dilayangkan co-founder Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI) Dewi Tjakrawinata.

Dia menyebut, sampai saat ini program pemerintah dalam memberikan bantuan tidak sampai ke tangan masyarakat. Saat ini masyarakat bawah masih sulit mengakses bantuan pemerintah.

“Omong kosong bantuan-bantuan sosial, bantuan sosial itu tidak nyampai. Yang miskin tetap dikebelakangkan,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan memberikan Bansos pada masa PPKM darurat. Disebutkan, pemerintah tidak ingin ada rakyat yang kelaparan.

“Tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Saya ulangi, tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Itu perintah dan kami laksanakan,” tutup Luhut. (***)

Baca juga: Pemerintah Minta Masyarakat Awasi Penyaluran Bansos Masa PPKM Darurat

...

Artikel Terkait

wave

Mahasiswa Asal Indonesia Juara MHQ di Irak

Ahmad Farid Anam, mahasiswa Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Indonesia juara MHQ di Irak.

Kemenkeu Ambil Alih Penyaluran BLT dan Vaksinasi di Daerah

Kemenkeu akan mengambil alih penyaluran BLT dan vaksinasi, senilai Rp 28,8 triliun dan program vaksinasi di daerah Rp 1,96 triliun

Menkeu Tambah Anggaran Obat dan Klaim Covid-19 Rp25,91 Triliun

Kementrian keuangan menambah anggaran obat dan klaim covid 19 senilai Rp25,91 triliun, untuk menghindari keluhan obat hilang di pasaran

Nilai Kenaikan Ekspor Sektor Pertanian Indonesia Capai US$0,32 Miliar

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai kenaikan ekspor sektor pertanian Juni 2021 sebesar 33,04% (M-to-M) atau 15,19 persen (yoy).

Ini Cara Cek Formasi CPNS 2021 PPPK Guru

Terdapat 1.002.616 formasi CPNS 2021 PPPK guru di seluruh Indonesia. Melalui sscasn.bkn.go.id bisa memilih formasi diinginkan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;