Menkeu Tambah Anggaran Obat dan Klaim Covid-19 Rp25,91 Triliun

<p>Foto: Illustrasi obat covid-19.</p>
Foto: Illustrasi obat covid-19.

Berita nasional, gemasulawesi– Kementrian keuangan menambah anggaran obat dan klaim covid 19 senilai Rp25,91 triliun.

“Ini terutama untuk menghindari banyak keluhan obat-obat hilang di pasaran,” ungkap Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, saat konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu 17 Juli 2021 kemarin.

Menkeu merinci alokasi anggaran obat dan klaim covid 19 untuk pengadaan 2 juta paket gratis bagi penderita Covid-19 senilai Rp400 miliar.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Permudah Impor Bahan Obat

Alokasi diberikannya lebih besar dari perhitungan anggaran sempat diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekitar Rp126 miliar.

Anggaran ini akan menambah alokasi belanja obat-obatan sebelumnya sudah dicanangkan sekitar Rp770 miliar menjadi Rp1,17 triliun.

Kemudian, anggaran itu di luar dana telah dialokasikan pemerintah untuk membayar klaim pasien Covid-19 di rumah sakit.

Sebab, paket obat gratis diberikan kepada penderita Covid-19 menjalani isolasi mandiri (Isoman). Mereka umumnya merupakan pasien dengan gejala ringan dan orang tanpa gejala (OTG).

Baca juga: Pelaku Penjual Obat Covid-19 Tidak Sesuai HET Dibekuk Polisi

Peluncuran paket obat covid-19

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meluncurkan 300 ribu paket obat dan vitamin gratis bagi penderita Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali. Nantinya, akan didistribusikan juga 300 ribu paket obat gratis kepada penderita covid-19 di luar Jawa-Bali, baru kemudian diperluas menjadi 2 juta paket obat.

Baca Juga: Ini Cara Cek Formasi CPNS 2021 PPPK Guru

Sementara anggaran tambahan untuk pembayaran klaim pasien Covid-19 di rumah sakit bertambah Rp25,87 triliun dari Rp40 triliun menjadi Rp65,87 triliun.

Menkeu mengatakan, anggaran tambahan ini sengaja diberikan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan tagihan klaim seiring penambahan kasus Covid-19 terus meninggi dari hari ke hari.

Baca juga: Pansus Covid-19 Usul Rapid Tes Gratis Merata di Parimo

“Karena ada kenaikan jumlah kasus, maka untuk klaim perawatan pasien dengan jumlah bed occupancy terus naik, jadi jumlah pasien akan meningkat,” jelasnya.

Sedangkan untuk pembayaran klaim pasien Covid-19 di rumah sakit, pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp11,1 triliun untuk pembayaran tagihan tahun ini per 9 Juli lalu. Pemerintah juga telah membayar tunggakan klaim pasien Covid-19 pada tahun anggaran 2020 telah mencapai Rp7,1 triliun. (***)

Baca juga: Penderita Tumor di Lemusa Dapat Bantuan ASN Peduli

...

Artikel Terkait

wave

Nilai Kenaikan Ekspor Sektor Pertanian Indonesia Capai US$0,32 Miliar

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai kenaikan ekspor sektor pertanian Juni 2021 sebesar 33,04% (M-to-M) atau 15,19 persen (yoy).

Ini Cara Cek Formasi CPNS 2021 PPPK Guru

Terdapat 1.002.616 formasi CPNS 2021 PPPK guru di seluruh Indonesia. Melalui sscasn.bkn.go.id bisa memilih formasi diinginkan.

Terima BLT UMKM, Ini Cara Cek di Eform BRI Tahap 3

Bantuan langsung tunai (BLT) untuk pelaku UMKM kembali dicairkan. Berikut cara mengecek melalui Bank BRI atau eform BRI tahap 3.

Shalat Idul Adha 2021 di Rumah Berjamaah, Berikut Tuntunannya

Pemerintah menetapkan Shalat Idul Adha 2021 di masjid atau di lapangan ditiadakan untuk wilayah PPKM Darurat. Berikut tuntunan beribadah.

Indonesia Sempat Gunakan UU Keuangan Belanda

Berdasarkan sejarah, Republik Indonesia ternyata sempat menggunakan UU Keuangan Belanda, pada awal kemerdekaan tahun 1945 silam.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;