Berita nasional, gemasulawesi– Berdasarkan sejarah, Indonesia ternyata sempat menggunakan UU Keuangan Belanda, pada awal kemerdekaan 1945 silam.
“Semenjak Indonesia merdeka sampai 2003 kita menjalankan Undang-Undang (UU) ICW dari kolonial Belanda,” cerita Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dalam Dies Natalis 6 PKN STAN, belum lama ini.
Bahkan UU Keuangan Belanda itu, digunakan Indoensia hingga tahun 2003 lalu. Selama 58 tahun itu, pemerintah menjalankan aturan keuangan negara dari Belanda Indische Comptabiliteitswet (ICW).
Baca juga: Fadli Zon Menyebut Calling Visa Untuk Israel Adalah Pengkhianatan
Kemudian, Indonesia baru membuat aturan soal keuangan negara pada 2003. Aturan berbentuk Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Baru 2003 kami mengeluarkan UU Keuangan Negara dan 2004 UU Perbendaharaan Negara,” ungkapnya.
Sri Mulyani juga bercerita Indonesia juga sempat tidak memiliki sekolah khusus akuntan selama tujuh tahun sejak merdeka.
Indonesia baru memiliki sekolah khusus, dengan menawarkan jabatan ajun akuntan pada 1952 silam.
Baca Juga: Shalat Idul Adha 2021 di Rumah Berjamaah, Berikut Tuntunannya
“Bayangkan Indonesia merdeka 1945. Tapi kursus mengenai akuntan baru ada 1952. Artinya tujuh tahun merdeka belum ada yang bisa mengurus ini atau bahkan mungkin belum ada akuntan,” terangnya.
Kemudian, akademik pajak dan kepabeanan baru ada pada 1957 silam. Artinya, akademik baru dibangun setelah 12 tahun Indonesia merdeka.
“Barangkali seperti fungsi penerimaan negara, pajak dan kepabeanan dilakukan seadanya. Kemampuan teknis sangat terbatas,” jelasnya.
Baca juga: Bendera Membentang di Teluk Palu Jadi Tontonan Warga
UU nomor 17 tahun 2003
Diketahui, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merumuskan, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan hak milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu.
Dalam undang-undang itu mengatur, (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
Kemudian, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (***)
Baca juga: Curah Hujan Tinggi, BPBD Minta Warga Sigi Sulteng Siaga Bencana
