Berita nasional, gemasulawesi– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mempermudah impor bahan obat, agar harga menjadi terjangkau.
“Menurunkan harga bahan sebagai solusi untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan obat berdampak pada tingginya harga obat,” ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad, melalui keterangan videonya, Jumat 9 Juli 2021.
Menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat, bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi meningkatkan kebutuhan.
Baca juga: Penanganan Stunting di Sulawesi Tengah Butuh Kerjasama Semua Pihak
Ia menyebut, kemudahan impor bahan obat dan lainnya, sehingga harga obatnya tetap terjangkau.
Sebab, HET telah ditetapkan selama ini merupakan harga dihitung dalam keadaan normal dengan mempertimbangan nilai pajak, tenaga kerja, dan sebagianya.
Baca juga: Penerimaan PPPK di Sigi, Terbanyak Formasi Tenaga Guru
“Beberapa titik-titik koordinasi memang harus diselesaikan sehingga persoalan obat di Tanah Air ini bisa cepat teratasi,” ujarnya.
GP Farmasi telah berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan obat, tetapi ada beberapa kendala mesti dituntaskan pemerintah.
Baca juga: 12,3 Persen Akumulasi Vaksinasi covid-19 Sulawesi Tengah
Pihaknya akan mengkomunikasikan persoalan-persoalan itu kepada pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan dan aparat penegak hukum.
“Kita harapkan apa yang akan dikoordinasikan itu bisa membuat lancar distribusi obat dan pembuatan obat. Sehingga dapat membantu masyarakat di Indonesia pada saat ini sedang membutuhkan obat,” tutupnya.
Baca juga: DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan obat untuk penderita covid-19.
Salah satu upaya dilakukan yakni menindak tegas secara hukum para produsen atau distributor obat menjual dengan harga tinggi, sengaja menimbun, dan menimbulkan keselamatan terganggu.
Baca juga: DPRD Parigi Moutong Minta Realisasi Pengembalian Temuan
Luhut meminta Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi untuk dapat menindak tegas kepada pelaku-pelaku menaikkan harga obat untuk penderita Covid-19 di luar aturan berlaku.
Baca juga: Permudah Layanan Adminduk, Disdukcapil Parimo Siapkan Aplikasi Online
“Lakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap kasus-kasus importir atau produsen dan distributor, sehingga terjadi kelangkaan di apotek,” tutup Luhut. (***)
Baca juga: Parigi Moutong Ikuti Sosialisasi Inovasi Daerah dan IGA 2021
