Berita nasional, gemasulawesi– Langkah pemerintah membolehkan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia dengan syarat kartu vaksin, tidak menjamin terpapar covid 19.
“Sampai saat ini belum ada jenis vaksin Covid-19 yang tingkat efikasinya 100 persen. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa WNA boleh masuk karena mengantongi kartu vaksin, ini sangat salah kaprah dan terlalu dipaksakan,” kata Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis, Kamis 8 Juli 2021.
Hal itu pun terbukti dengan banyaknya masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi tetapi tetap terpapar Covid-19.
Contohnya, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi dengan tingkat vaksinasi tertinggi di Indonesia tetapi angka kasus Covid-19 di Pulau Dewata juga tinggi.
Baca juga: WNA Langgar Prokes Langsung Dideportasi
Oleh sebab itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai pemerintah semestinya menutup pintu masuk bagi WNA untuk meminimalisasi risiko penularan Covid-19.
Baca juga: Puluhan Sekolah di Parigi Moutong Lambat Lapor BOS Tahap Satu
“Pemerintah sendiri yang menyebut bahwa varian baru itu datang dari negara luar. Dari India, Inggris, dan negara lainnya. Sekarang kenapa justru WNA dibiarkan begitu saja masuk, padahal kita sedang berjuang mengatasi Covid-19 yang kasusnya terus melonjak,” kata dia.
Masih dibukanya pintu bagi WNA juga menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Baca juga: Gubernur Siapkan Jalur Perdagangan Sulawesi Tengah-Kalimantan
“Warga masyarakat sendiri dibatasi, WFH seratus persen, tapi ini kok WNA malah dibiarkan masuk karena alasan bekerja,” ujarnya.
Syarat kartu vaksin bagi WNA masuk ke wilayah Indonesia tercantum pada adendum perubahan dan tambahan Surat Edaran nomor 8 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.
Baca juga: Gubernur Minta BRI Siapkan KUR untuk Sulawesi Tengah Rp5 Triliun
Ketua Satgas Covid-19 Ganip Warsito mengatakan, penetapan adendum tersebut dilakukan mengingat terjadinya peningkatan penyebaran Covid-19 dengan berbagai varian barunya di berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Sehingga perlu ada respons dari pemerintah untuk menambah ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan internasional ke Indonesia untuk memproteksi warga negara Indonesia dari imported case,” kata Ganip dalam keterangan pers, belum lama ini. (***)
Baca juga: Gubernur Minta Tambahan DBH Sulawesi Tengah
