Berita nasional, gemasulawesi– Berdasarkan indeks ketertinggalan daerah, diproyeksikan tersisa 30 daerah tertinggal pada 2024, bakal melampaui target pengentasan.
“Target pengentasan daerah tertinggal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebanyak 25 daerah tertinggal dari (total) 62 daerah tertinggal, sehingga (targetnya) pada akhir 2024 kabupaten yang masih masuk daerah tertinggal sebanyak 37 kabupaten,” jelas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, saat mengisi kuliah online pada Kamis 8 Juli 2021.
Untuk diketahui, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat total 62 daerah yang termasuk daerah tertinggal.
Adapun 30 daerah tertinggal tersebut meliputi satu kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar), satu kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel), satu kabupaten di Lampung, satu kabupaten di Sumatera Utara (Sumut), dan satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca juga: Proyeksi Separuh APBD Masih Ditopang APBN
Lalu 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), tiga kabupaten di Sulawesi Tengah (Sulteng), enam kabupaten di Maluku, dua kabupaten di Maluku Utara, delapan kabupaten di Papua Barat, dan 22 kabupaten di Papua. Menteri Desa PDTT berharap, semua daerah tertinggal dapat segera dientaskan.
Baca juga: Puluhan Sekolah di Parigi Moutong Lambat Lapor BOS Tahap Satu
“Ini bukan perkerjaan mudah, tapi kita harus lakukan untuk dapat mencapai sasaran itu. Kita harus tekan ini dan kita harus genjot ini semua,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya.
Perlu diketahui, angka proyeksi kabupaten tertinggal terentaskan setiap tahun adalah lima kabupaten pada 2020, enam kabupaten pada 2021, tujuh kabupaten pada 2022, enam kabupaten pada 2023, dan delapan kabupaten pada 2024.
Baca juga: Gubernur Siapkan Jalur Perdagangan Sulawesi Tengah-Kalimantan
Total terdapat 32 kabupaten yang akan dientaskan hingga 2024. Menteri Desa PDTT menyebutkan, persentase penduduk miskin di daerah tertinggal yang semula 26,12 persen pada 2018, akan menjadi 23,5 sampai 24 persen pada 2024.
Indeks pembangunan manusia (IPM) yang semula 58 persen pada 2018, akan menjadi 62,2 sampai 62,7 persen pada 2024.
Baca juga: Gubernur Minta BRI Siapkan KUR untuk Sulawesi Tengah Rp5 Triliun
Pada kesempatan tersebut, pihaknya menyampaikan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang akan dilakukan dengan mengembangkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Kebijakan itu meliputi percepatan pembangunan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi dan informasi, peningkatan ketangguhan dan kemandirian daerah, serta penanganan dan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid 19. (***)
Baca juga: Gubernur Minta Tambahan DBH Sulawesi Tengah
