Pemerintah Tuntaskan Klaim Rumah Sakit Rp17,1 Triliun

<p>Foto: Klaim Rumah Sakit</p>
Foto: Klaim Rumah Sakit

Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah telah membayar klaim rumah sakit untuk penanganan pasien covid 19 dengan total sebesar Rp 17,1 Triliun. Pembayaran itu terdiri dari bulan layanan tahun 2020 dan 2021.

“Sampai saat ini kita sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 17.183.658.176.432 untuk pelayanan covid 19 di tahun 2021. Jadi selama 2021 kita sudah melakukan pembayaran sekitar Rp 17,1 Triliun,” ungkap Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Rita Rogayah dalam konferensi pers virtual, Kamis 8 Juli 2021.

Pembayaran klaim rumah sakit yang telah dibayarkan di 2021 untuk layanan tahun 2020 berjumlah Rp 6,623 Triliun.

Kemudian untuk layanan tahun 2021, pemerintah sudah melakukan pembayaran kepada rumah sakit sebanyak Rp 10,56 Triliun.

“Kenapa muncul bulan layanan 2020? Karena rumah sakit mengupload-nya pada tahun 2021. Jadi rumah sakit ini mengklaim itu pada tahun 2021, layanannya di 2020,” jelasnya.

Untuk klaim rumah sakit layanan tahun 2021, dijelaskannya paling banyak di Januari dengan nilai Rp 3,19 Triliun.

Baca juga: Presiden Instruksikan Segera Salurkan Bansos Selama PPKM

“Memang yang tinggi adalah layanan di Januari Rp 3,19 Triliun, kemudian Februari Rp 2,414 Triliun, di Maret Rp 2,2 Triliun, di April Rp 2,48 Triliun, Mei masih sedikit karena mereka biasanya mengupload-nya itu di bulan Juni. Jadi ini akan meningkat pada pembayaran di bulan Juni sehingga nanti belum terlihat di bulan Mei ini,” kata dia.

Kemudian, iemerintah juga berjanji akan membayar tunggakan klaim rumah sakit lainnya untuk penanganan pasien covid 19 sebesar Rp 2,4 Triliun dalam waktu satu minggu ini, baik untuk tunggakan layanan 2020 maupun 2021.

Baca juga: Anggaran Penanganan Kesehatan Naik Jadi Rp 185,98 Triliun

“Dalam waktu satu minggu ini kami akan segera melakukan pembayaran sekitar Rp 2,4 Triliun,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Rita Rogayah dalam konferensi pers virtual, Kamis 8 Juli 2021.

Pihaknya saat ini masih memproses pembayaran tunggakan Rp 2,4 Triliun. Khusus tunggakan tahun layanan 2020 nilainya sebesar Rp 1,5 Triliun.

Baca juga: Gubernur Siapkan Jalur Perdagangan Sulawesi Tengah-Kalimantan

“Jumlah RS yang tunggakan itu sekitar 400 . Karena ini sudah selesai di-review BPKP maka kami akan melakukan proses transfer ke RS,” sebutnya.

Kemudian untuk klaim rumah sakit layanan 2021 akan dibayarkan angkanya sekitar Rp 800 Miliar.

Baca juga: Gubernur Minta BRI Siapkan KUR untuk Sulawesi Tengah Rp5 Triliun

Jadi, totalnya adalah Rp 2,4 Triliun. Namun, pembayarannya tidak bisa selesai dalam satu hari saja.

“Kami butuh waktu. Jadi untuk itu kan kami melakukan pembayaran melalui bank, itu nanti kami selesaikan maksimal paling lama itu sekitar 5 hari kerja. Jadi kurang lebih 1 minggu,” tutupnya. (***)

Baca juga: Gubernur Minta Tambahan DBH Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

Indonesia Target Perbaikan Peringkat di Olimpiade Tokyo

Bukan hanya sekedar medali semata ingn diraih, melainkan Indonesia mematok target perbaikan peringkat di Olimpiade Tokyo 2020.

Anjuran Qurban Muhammadiyah: Sembelih Hewan di Rumah

Anjuran qurban Muhammadiyah pada Idul Adha 1442H/2021, agar hewan kurban berupa kambing atau domba dapat disembelih di rumah

Banjir Rendam Sinjai, Sulawesi Selatan

Hujan deras melanda hingga Kamis 8 Juli 2021 dini hari berdampak banjir rendam Sinjai, Sulawesi Selatan, Dua kecamatan terdampak.

Panglima Perang Lawan Covid 19 Seharusnya Bukan Menteri

Syahrial, politikus Demokrat menyebut panglima perang lawan covid 19 itu seharusnya bukan menteri, melainkan Presiden Jokowi sendiri.

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, suaminya, jadi tersangka terkait kasus Narkoba sejenis sabu, terancam hukuman empat tahun penjara.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;