Potensi Cuaca Buruk, Pengelola Pelabuhan Indonesia Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

<p>Ket Foto: Pelabuhan Indonesia (Foto Ilustrasi/pelni.co.id)</p>
Ket Foto: Pelabuhan Indonesia (Foto Ilustrasi/pelni.co.id)

Berita Nasional, gemasulawesi – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional Head 4, Enriany Muis meminta agar seluruh Manager (GM) di regional 4 untuk selalu waspada potensi cuaca buruk yang berada di wilayah masing-masing.

Hal tadi disampaikan Regional Head 4 terkait penyampaian berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa cuaca ekstrem kali ini menjadi salah satunya ditandai dengan terjadinya tingginya curah hujan.

Oleh karena itu, BMKG mengimbau supaya rakyat agar mewaspadai menurut potensi cuaca ekstrem ini, yaitu adanya potensi bencana hidrometeorologis, yaitu suatu kenyataan bala alam atau proses menghambat yang terjadi pada atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi).

“Terkait imbauan tersebut, saya mengatakan pada semua GM pada Regional 4 buat selalu waspada potensi cuaca ekstrem hingga sekarang masih melanda, khususnya pada Kawasan Indonesia Timur. Apalagi waktu ini masih pada suasana libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023, dimana banyak masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi laut buat pulang ke tempat tinggal usai berlibur pada kampung laman masing-masing,” jelas Enriany pada rilisnya, Senin, 2 Januari 2023.

Baca: Pelabuhan Makassar Lakukan Antisipasi Puncak Arus Balik

Dia mengatakan, semenjak 19 Desember 2022 sampai 3 Januari 2023 pihaknya menyiapkan Posko Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 pada seluruh pelabuhan Regional 4.

Posko tadi tidak hanya buat memantau arus pulang kampung warga yg naik dan turun dari kapal laut, akan tetapi juga turut memantau kondisi sekitar pelabuhan apalagi pada keadaan cuaca ekstrem saat ini.

“Lantaran tim yg terdapat pada Posko Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bukan hanya terdiri Pelindo, juga Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar, Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, PT Pelayaran Indonesia (Pelni), Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Makassar, Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Makassar, Polres Pelabuhan Makassar, dan Badan SAR Nasional atau BASARNAS,” terang Regional Head 4.

Baca: Hadapi Liburan Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Makassar Antisipasi Lonjakan Penumpang

Pelaksanaan posko lanjut dia, pada bawah kendali Kantor OP, KSOP, atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) dan berkoordinasi menggunakan pihak kepolisian, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan juga instansi terkait lainnya.

Sistem pengendalian dilaksanakan menggunakan sistem pengendalian yang langsung juga menggunakan Teknologi Informasi (IT) dan media berita terdapat pada masing-masing pelabuhan. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Waspada Potensi Gelombang 6 Meter di Perairan Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) keluarkan peringatan potensi terjadi gelombang tinggi di sejumlah perairan

Menteri BUMN Harap Kereta Harus Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik

Menteri BUMN berharap kereta api harus menjadi tulang punggung transportasi publik nasional. Hal itu diungkapkan Menteri

KAI Sebut Perjalanan Kereta Api Lintas Utara Jawa Sudah Normal

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menyebutkan perjalanan kereta api (KA) lintas utara Jawa sudah kembali normal, karena

BNPB Pastikan Penanganan Bencana Darurat Berjalan Baik

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, pastikan penanganan pascabencana Cuaca Ekstrem di Provinsi Jawa

Penyeberangan Merak-Bakauheni Potensi Dilanda Angin Kencang

Penyeberangan Merak-Bakauheni berpotensi dilanda angin kencang dengan kecepatan 0,5 hingga 45 km perjam, dengan disertai hujan intensitas

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;