Nasional, gemasulawesi - Pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait harga ayam potong yang dianggap terlalu murah menjadi sorotan tajam di media sosial.
Kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Pasar Sederhana di Jalan Jurang, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung saat memantau harga dan pasokan sembako, mengungkapkan bahwa harga daging sapi stabil menjelang Idul Adha.
Namun, fokus perhatian tertuju pada harga ayam potong yang menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terlalu rendah.
Dalam pernyataannya, Zulhas menyampaikan keprihatinan atas harga ayam potong yang mencapai Rp 35 ribu per kilogram, sementara pemerintah menetapkan kisaran Rp39-40 ribu.
“Harga ayam sebesar Rp 35 ribu terlalu murah. Jika tetap seperti itu, peternak akan kesulitan dan bisnis mereka bisa tutup,” jelasnya.
Pernyataan ini cepat viral di media sosial dan mendapat reaksi negatif dari netizen.
Netizen yang mengomentari pernyataan Zulhas banyak yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan harga yang dianggap tidak memihak kepada rakyat kecil.
Beberapa komentar menyatakan bahwa dalam situasi ekonomi yang sulit, menaikkan harga sembako seperti ayam potong hanya akan membebani rakyat.
Sebagian netizen juga mengkritik bahwa kebijakan harga yang cenderung menguntungkan pengusaha besar daripada masyarakat umum.
Mereka merasa bahwa keputusan tersebut justru merugikan peternak dan konsumen yang berusaha untuk bertahan di tengah kenaikan biaya hidup.
“Menteri bisa menaikkan harga-harga terus, coba saja selama seminggu menjadi orang miskin dan rasakan sendiri dampaknya,” tulis akun @mak***.
Bahkan ada pula yang menyinggung soal gaji pejabat yang terlalu tinggi.
“Gaji pejabat puluhan sampai ratusan juta itu terlalu mahal, tidak sebanding dengan kinerjanya. Kasihan rakyat,” tulis akun @rif***.
Kontroversi ini menunjukkan bahwa isu harga pangan sangat sensitif dan dapat memicu reaksi keras dari masyarakat.
Perdebatan antara menjaga kesejahteraan peternak dan memastikan harga yang terjangkau bagi konsumen menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
Pemerintah diharapkan dapat melakukan komunikasi yang lebih baik dengan semua pihak yang terkait dalam rantai pasokan pangan, mulai dari peternak hingga konsumen akhir.
Transparansi dalam penetapan harga dan upaya untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan akan menjadi kunci dalam menghadapi masalah ini. (*/Shofia)