Penyaluran BOS Kerap Lambat, Diduga Buntut Sistem Berbelit Birokrasi Daerah

<p>Illustrasi Dana BOS</p>
Illustrasi Dana BOS

Jakarta, gemasulawesi.com– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui sampai saat ini penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS masih kerap terlambat. Diduga faktor berbelitnya sistem birokrasi di daerah.

Plt Dirjen PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Harris Iskandar mengatakan, ada sistem administrasi Pemerintah daerah (Pemda) yang memang harus diikuti, sehingga penyaluran tak bisa dilakukan dengan cepat.

“Kita sedang memecahkannya dan itu juga kita maraton rapat sana-sini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bagaimana supaya memecahkan masalah itu,” ungkap Harris dikutip dari Validnews, Jumat, 11 Januari 2020.

Ia melanjutkan, Kemdikbud saat ini sedang mengkaji skema baru penyaluran dana bos untuk menyelesaikan masalah itu.

Secara terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD dan Dikdasmen, Sutanto, membenarkan ada wacana untuk mengubah mekanisme penyaluran BOS. Menurut dia, sebenarnya penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat melalui Kemenkeu dalam bentuk transfer daerah ke pemda tidak ada masalah selama ini.

Jadi lanjut dia, jika ada keterlambatan penyaluran dana BOS, padahal dana itu sudah disalurkan ke Pemda, maka Sutanto menyebut dinas pendidikan di daerah itu yang bertanggung jawab. Sebab, dinas itu yang seharusnya mengirimkan dana BOS ke sekolah-sekolah penerima.

“Nanti di provinsi mana ada yang terlambat. Misalnya Jawa Barat, tanya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat karena dia yang bertanggung jawab,” kata dia.

Diketahui bahwa pada 2019 terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS di sejumlah daerah, seperti di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Maluku Utara.

Di Sulteng, keterlambatan pencairan dana BOS untuk Kabupaten Parigi Moutong berdampak pada laporan pertanggungjawaban di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMP). Situasi ini menghambat belanja operasional dan kebutuhan penunjang lainnya.

Sementara di Maluku Utara, terlambatnya pencairan dana BOS sempat dikhawatirkan menghambat kesiapan SD dan SMP di Ternate untuk menghadapi Ujian Nasional (UN). Saat itu, beberapa sekolah bahkan mengancam tidak akan menggelar UN sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah. (***)

Baca juga: Senin Depan Jadwal Hearing Terkait Jamkesda Parigi Moutong

...

Artikel Terkait

wave

Ini Tiga Jalur Tempuh Untuk Dapat Memiliki Sertifikat Tenaga Pendidik

Tiga jalur tempuh bagi sarjana pendidik untuk dapat memiliki sertifikat tenaga pendidik sesuai persyaratan dari pemerintah terkait

Sertifikat Pendidik Menjadi Syarat Pendaftaran CPNS 2019 Formasi Guru

Pemerintah telah menetapkan sekitar 63 ribu formasi guru dalam seleksi CPNS 2019 dengan salah satu persyaratan memiliki sertifikat pendidik.

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;