Parigi moutong, gemasulawesi.com– DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menjadwalkan hearing terkait polemik Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Rencananya, senin pekan depan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dipanggil.
“Kita telah menjadwalkan dalam agenda Banmus untuk menyelesaikan polemik dan keresahan warga akan kebutuhan jaminan kesehatan,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani beberapa waktu lalu.
Dalam agenda hearing itu, DPRD akan memanggil Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Parigi Moutong.
Polemik dan keresahan warga muncul setelah Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong menghentikan layanan Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) terhadap warga miskin per tanggal 1 Januari 2020.
“Mulai 1 Januari 2020 hingga waktu yang belum ditentukan, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong belum mengeluarkan rekomendasi integrasi Jamkesda Universal Health Coverage (UHC) khusus masyarakat miskin yang belum memiliki kartu BPJS,” bunyi pengumuman yang terpampang di Kantor Dinas Sosial Parigi Moutong.
Sementara, kontrak kerjasama antara BPJS dan pemerintah daerah (Pemda) terkait UHC telah berakhir pertanggal 31 Desember 2019.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani mengatakan Jamkesda UHC adalah untuk kepentingan publik. Ia mengakui, sudah banyak pasien warga miskin yang pihaknya jaminkan agar dapat keluar dari rumah sakit.
Terkait adanya paksaan pasien keluar dari rumah sakit seperti yang disampaikan beberapa anggota legislatif DPRD Parimo lainnya, menurutnya itu merupakan tindakan tidak manusiawi.
“Minimal ada solusi dari Rumah Sakit untuk menghubungi Dinas Sosial agar memberikan jaminan kepada pasien miskin,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Fery Budiutomo yang dimintai keterangan di tempat terpisah, membenarkan jika edaran pihak Dinsos tersebut telah disampaikan ke desa-desa jika pihak instansi terkait tidak akan mengeluarkan rekomendasi sistem UHC.
“Saya berupaya menanyakannya setelah mendapat telepon dari dua warga Desa Balinggi. Disana saya ketemu dengan pak Ayub salah satu kepala seksi. Ayub beralasan adanya persentase jumlah layanan yang ditarik APBN sekitar 30 ribu warga,” terangnya.
Ia melanjutkan, berdasarkan Permensos layanan UHC harus 95 persen. Namun, dengan adanya penarikan jumlah 30 ribu kepala ke APBN, maka menjadi masalah bagi warga miskin.
Alasannya, Memorandum of Understending (MoU) dari BPJS dengan naiknya tarif pada tahun 2020, berimbas pada pembayaran yang harus diasumsikan dari APBD berjumlah Rp 48 milyar.
“Dari kemarin sudah dimasukan anggarannya sebanyak Rp 30 milyar lebih. Asumsi dari angka itu hanya mampu membayar yang sudah terjaminkan sampai di bulan Agustus. Itu keterangan pak Ayub,” tuturnya.
Kemudian, pihaknya meminta kepada lembaga-lembaga terkait, untuk meminta solusi kepada wakil Bupati, Badrun Nggai selaku pimpinan daerah yang juga Ketua UHC.
Sehingga kata dia, jika tidak secepatnya dicarikan solusinya, maka banyak warga miskin di daerah itu tidak terlayani kesehatan atau dengan kata lain bayar tunai.
“Kalau tahun sebelumnya Rp 37 milyar, sekarang naik menjadi Rp 48 milyar namun naik juga asumsi biaya,” tutupnya.
Baca juga: Ribuan Hektar Sawah Parigi Moutong Terendam Lumpur Tambang Ilegal
Laporan: Muhammad Rafii
