Tentang Wacana Jokowi Menjadi Pimpinan Koalisi Indonesia Maju, Yusril Ihza Mahendra Nyatakan Belum Ada Pembahasan

Ket. Foto: Yusril Ihza Mahendra Menyebutkan Belum Ada Pembahasan Mengenai Wacana Jokowi Menjadi Pimpinan KIM
Ket. Foto: Yusril Ihza Mahendra Menyebutkan Belum Ada Pembahasan Mengenai Wacana Jokowi Menjadi Pimpinan KIM Source: (Foto/Instagram/@usrilihzamhd)

Politik, gemasulawesi – Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan jika hingga sekarang, belum ada pembahasan mengenai wacana Presiden Jokowi menjadi pemimpin dari partai-partai yang berada di bawah Koalisi Indonesia Maju atau KIM.

Diketahui jika Koalisi Indonesia Maju merupakan koalisi yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PBB (Partai Bulan Bintang), Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan jika belum ada pembicaraan mengenai wacana tersebut di dalam internal Koalisi Indonesia Maju.

Baca Juga:
Telah Disahkan KPU, Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Peroleh Lebih dari 76 Juta Suara di 33 Provinsi

Dikarenakan hal tersebut, Yusril Ihza Mahendra menegaskan jika dia belum dapat menjawab mengenainya dikarenakan memang belum mengetahuinya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyarankan untuk terlebih dahulu menunggu pengumuman resmi dari KPU mengenai hasil Pemilu 2024, sebelum memberikan tanggapan terhadap wacana Presiden Jokowi memimpin Koalisi Indonesia Maju.

Ketika dikonfirmasi, Ahmad Doli memaparkan jika saat ini partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sedang fokus menunggu hingga tanggal 20 Maret 2024 yang merupakan waktu pengumuman hasil rekapitulasi resmi KPU.

Baca Juga:
Gibran Dinilai Layak Menjadi Ketum, Ketua DPP Partai Golkar Sebut Pembahasan Baru Akan Dilakukan pada Munas

“Tentunya, semua partai politik juga sedang berjuang untuk mengawal dan menjaga suaranya dari setiap rekap tingkat bawah hingga ke KPU,” katanya.

Ahmad Doli juga menyatakan dukungannya untuk usulan Koalisi Indonesia Maju dipertahankan, baik di tingkat legislatif dan juga eksekutif, jika pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan dan disahkan resmi memenangkan Pilpres tahun 2024.

“Memang ada pembicaraan tentang peran Presiden Jokowi sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju nantinya,” ujarnya.

Baca Juga:
Wacana Hak Angket, Pengamat Nilai Seperti Senjata Makan Tuan yang Akan Berbalik ke Partai Politik Pengusung

Dia menambahkan, apalagi program presiden dan wakil presiden terpilih 5 tahun ke depan terbilang cukup banyak jika melihat pada visi dan juga misi.

Menurutnya, jika diartikan memang diperlukan energi yang cukup besar untuk melakukan dan melaksanakan program-program tersebut.

“Dan yang paling dibutuhkan, yakni stabilitas, termasuk stabilitas politik,” terangnya.

Baca Juga:
Prabowo dan Gibran Menang di 27 Provinsi, TKN Sebut Membuktikan Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Hanya Isu

Ahmad Doli kemudian mencontohkan jika kerja sama Koalisi Indonesia Maju selam pencalonan capres dan cawapres dapat dipertahankan hingga ke parlemen dan solid di pemerintahan, diharapkan mampu menciptakan stabilitas politik yang cukup baik. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Terkait Koalisi atau Oposisi, PKB Sebut Akan Segera Umumkan Sikap Resmi dalam Waktu Dekat

PKB menyatakan akan segera mengumumkan sikap resmi dalam waktu dekat terkait menjadi oposisi atau koalisi untuk pemerintahan mendatang.

Rekapitulasi Nasional di 25 Provinsi, Prabowo dan Gibran Raih Lebih 65 Juta Suara

Berdasarkan rekapitulasi nasional hasil perhitungan suara, Prabowo dan Gibran mendapatkan lebih dari 65 juta suara di 25 provinsi.

Jokowi Diusulkan Menjadi Pemimpin Koalisi Indonesia Maju, Demokrat Serahkan Pembahasan kepada Ketua Partai yang Tergabung di KIM

Partai Demokrat menyerahkan pembahasan tentang usulan Jokowi menjadi pemimpin KIM kepada para ketua partai yang tergabung di KIM.

Banyak Pemimpin Dunia Telah Ucapkan Selamat kepada Prabowo, Moeldoko Nyatakan Merupakan Hak Individu

Mengenai banyaknya pemimpin dunia yang telah mengucapkan selamat untuk Prabowo, Moeldoko menyebutkan jika itu adalah hak individu.

Tanggapi Isu Demokrat Minta Jatah Kursi Menteri Koordinator, AHY Sebut Partainya Masih Menunggu Hasil Perhitungan Resmi KPU

Menanggapi isu Demokrat meminta jatah kursi Menko, AHY menyampaikan Partai Demokrat masih menunggu hasil perhitungan suara KPU.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;