Parigi Moutong, Gemasulawesi - Bupati Parigi Moutong meminta seluruh jajaran pemerintah desa hingga kecamatan memperketat skala prioritas pembangunan.
Langkah itu diambil menyusul adanya penyesuaian anggaran daerah yang membatasi ruang gerak proyek fisik.
"Kita harus benar-benar memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," ujar Bupati saat memimpin rapat kerja di Kantor Camat Moutong.
Pembangunan jalan dan drainase tetap menjadi menu utama dalam daftar belanja infrastuktur tahun ini.
Baca Juga:
Ketua Komisi II DPRD Parigi Moutong Janjikan Alat Pertanian Modern di Toribulu
Pemerintah daerah menginstruksikan perangkat daerah untuk rajin turun lapangan guna memastikan usulan desa tidak meleset.
Koordinasi antar-lembaga dianggap krusial agar pembangunan konektivitas antarwilayah tetap berjalan meski dana terbatas.
Selain fisik, sektor ekonomi desa kini bertumpu pada percepatan Koperasi Desa Merah Putih. Bupati menilai program ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi ditingkat desa.
Pemerintah desa diminta segera menyiapkan lahan pendukung agar pelaksanaan program tidak terkendala teknis.
"Sinergi pemerintah desa sangat dibutuhkan agar bantuan pusat ini optimal," tuturnya dalam pertemuan tersebut.
Isu pendidikan juga menjadi sorotan tajam dalam rapat kerja tersebut. Pemerintah daerah berambisi menekan angka anak tidak sekolah melalui intervensi data yang lebih akurat.
Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, mendesak camat segera mengirimkan data calon penerima manfaat program Sekolah Rakyat.
Upaya ini dilakukan agar program tersebut bisa masuk dalam kuota prioritas nasional di kementrian terkait.
"Kepala desa harus aktif mengirim data ke Dinas Sosial agar persoalan anak putus sekolah segera teratasi," kata Zulfinasran.
Validasi data di lapangan menjadi kunci agar bantuan pendidikan tidak salah sasaran.
Di bidang kesehatan, perbaikan layanan rujukan dan pemerataan tenaga medis menjadi instruksi yang tidak bisa ditawar.
Bupati menginginkan masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan akses layanan kesehatan yang cepat dan mudah.
Baca Juga:
Jembatan di Bolano Lambunu Putus Diterjang Banjir, 28 KK Terisolasi
Terakhir, pemerintah daerah memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini menyasar tenaga lembaga desa hingga kader posyandu yang selama ini minim perlindungan kerja.
Zulfinasran meminta pendataan pekerja rentan diintensifkan agar seluruh warga yang memenuhi kriteria terakomodasi.
Penutupan rapat menekankan bahwa komunikasi yang cair adalah modal utama keberhasilan pembangunan di Parimo.
