Tolak Bergabung, Partai Gelora Ingatkan PKS Pernah Memberikan Cap Pengkhianat kepada Prabowo Karena Merapat ke Pemerintahan Jokowi

Ket. Foto: Partai Gelora Mengingatkan PKS Pernah Memberikan Cap Pengkhianat kepada Prabowo Subianto
Ket. Foto: Partai Gelora Mengingatkan PKS Pernah Memberikan Cap Pengkhianat kepada Prabowo Subianto Source: (Foto/Instagram/@prabowo)

Politik, gemasulawesi – Mahfuz Sidik, yang merupakan Sekjen Partai Gelora, menyatakan menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Mahfuz Sidik, PKS sebelumnya pernah melontarkan serangan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mahfuz Sidik juga menyinggung tentang pernyataan PKS yang pernah memberikan cap pengkhiatan kepada Prabowo Subianto dikarenakan bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin di tahun 2019 lalu.

Baca Juga:
Sebut Luar Biasa, PAN Nyatakan Mengapresiasi Langkah Prabowo Subianto Melakukan Silaturahmi ke Berbagai Partai Politik

Mahfuz mengungkapkan jika di tahun 2019 lalu, Prabowo Subianto memutuskan bersedia merapat ke kabinet Presiden Jokowi, banyak yang mencapnya sebagai pengkhianat.

“Umumnya cap pengkhianat untuk Prabowo Subianto tersebut datang dari basis pendukung PKS,” katanya.

Lebih lanjut, Mahfuz Sidik menerangkan jika selama proses kampanye Pemilu tahun 2024, dari kalangan PKS banyak memunculkan narasi sangat ideologis untuk menyerang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:
Belum Dapat Dipastikan Kapan Mengunjungi PKS, Gerindra Sebut Prabowo Akan Mendatangi Semua Partai Politik

Mahfuz Sidik juga mengingatkan narasi tentang Nabi Musa dan Firaun dari kalangan PKS.

“Dahulu, kalangan PKS menganalogikan Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun dikarenakan Anies Baswedan pernah diusung menjadi calon Gubernur Jakarta di tahun 2017 oleh Partai Gerindra,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, selama ini, PKS juga sering memunculkan narasi yang mengadu domba dan juga memecah belah masyarakat Indonesia.

Baca Juga:
Mengenai Putusan MK Terkait Hasil Pilpres, Ketua MPR Sebut Masih Menyisakan PR untuk Parlemen dan Pemerintah yang Akan Datang

Mahfuz Sidik menekankan jika selama ini, Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto juga telah sering mengingatkan untuk tidak memberikan narasi yang memecah belah ideologi dan juga politik.

“Narasi-narasi yang memiliki resiko untuk membelah masyarakat secara politik dan ideologis adalah yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto,” tuturnya.

Diketahui jika sebelumnya, Mahfuz Sidik juga sebelumnya memberikan respons terkait dengan langkah politik PKS yang dilaporkan membuka diri untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:
Terkait Peran untuk Membantu, NasDem Sebut Memulainya dengan Menyiapkan Ide Besar untuk Pemerintahan Prabowo dan Gibran

Mahfuz Sidik mengatakan jika sekarang PKS ingin merapat dikarenakan proses politik telah selesai, apa PKS memang segampang itu memainkan narasi ideologisnya.

“Apa kata para pendukung fanatiknya? Menurut saya, sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dengan yang menjadi massa pendukungnya,” paparnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Buka Peluang, PPP Sebut Mungkin Dapat Mencalonkan Menparekraf Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta

PPP menyebutkan mungkin dapat mencalonkan Menparekraf, Sandiaga Uno, di Pilkada DKI Jakarta bulan November mendatang.

Sebut Masih Dikaji, Surya Paloh Ungkap Pihaknya Tidak Menutup Kemungkinan Mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Menurut Surya Paloh, pihaknya tidak menutup kemungkinan mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Prabowo dan Gibran Tidak Hadir dalam Acara Halal Bihalal, PKS Pastikan Akan Ada Kegiatan Silaturahmi Lanjutan

PKS memastikan akan ada kegiatan silaturahmi lanjutan dengan Prabowo dan Gibran karena tidak dapat hadir dalam acara halal bihalal hari ini.

Undang Prabowo ke Acara Halal Bihalal, Pengamat Nilai Merupakan Cara PKS untuk Menurunkan Tensi Politik Pilpres 2024

Pengamat mengatakan jika undangan halal bihalal yang ditujukan ke Prabowo merupakan cara PKS untuk menurunkan tensi politik.

Dinilai Sukses Meningkatkan Raihan Kursi DPRD, Golkar DKI Tegaskan Tetap Mendorong Ahmed Zaki Iskandar Maju Pilkada Jakarta

Golkar DKI Jakarta tetap mendorong Ahmed Zaki Iskandar untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada bulan November mendatang.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;