Dilakukan oleh 3 Panel Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi Mulai Menggelar Penanganan Perkara PHPU Pileg Tahun 2024

Ket. Foto: Mahkamah Konstitusi Mulai Menggelar Penanganan Perkara PHPU Pemilihan Legislatif Tahun 2024
Ket. Foto: Mahkamah Konstitusi Mulai Menggelar Penanganan Perkara PHPU Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Source: (Foto/X/@officialMKRI)

Politik, gemasulawesi – Menurut laporan, Mahkamah Konstitusi mulai menggelar penanganan perkara PHPU atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pileg tahun 2024.

Laporan yang sama menyebutkan jika pemeriksaan perkara yang dimulai pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, dilakukan oleh 3 panel Majelis Hakim, yang diketahui terdiri atas 3 orang Hakim Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi.

Dikabarkan untuk panel satu, terdiri atas Suhartoyo sebagai ketua, Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic Foekh.

Baca Juga:
Tolak Bergabung, Partai Gelora Ingatkan PKS Pernah Memberikan Cap Pengkhianat kepada Prabowo Karena Merapat ke Pemerintahan Jokowi

Panel dua terdiri dari Saldi Isra yang merupakan ketua panel 2, Arsul Sani dan Ridwan Mansyur.

Sementara itu, untuk panel 3, terdiri dari Arief Hidayat sebagai ketua panel tiga, Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.

Disebutkan juga jika untuk pembagian perkara, panel satu akan memeriksa 103 perkara, sedangkan untuk panel 2 dan 3 masing-masing akan memeriksa 97 perkara.

Baca Juga:
Sebut Luar Biasa, PAN Nyatakan Mengapresiasi Langkah Prabowo Subianto Melakukan Silaturahmi ke Berbagai Partai Politik

Sidang tersebut akan dilangsungkan hingga tanggal 3 Mei 2024 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Sidang juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi serta digelar secara paralel di 3 ruang sidang di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, putusan sidang akan dibacakan di tanggal 10 Juni 2024.

Baca Juga:
Belum Dapat Dipastikan Kapan Mengunjungi PKS, Gerindra Sebut Prabowo Akan Mendatangi Semua Partai Politik

Sebelumnya, KPU juga mengungkapkan mereka siap untuk menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi.

Idham Holik, yang merupakan Komisioner KPU, menyebutkan jika KPU sejauh ini telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi sidang.

“Salah satunya, kami melakukan konsolidasi dengan KPU provinsi dan juga hingga KPU kabupaten atau kota di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Baca Juga:
Mengenai Putusan MK Terkait Hasil Pilpres, Ketua MPR Sebut Masih Menyisakan PR untuk Parlemen dan Pemerintah yang Akan Datang

Pada pekan lalu, MK juga telah meregistrasi 297 perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menerima pengajuan permohonan dari pihak-pihak terkait pada tanggal 23 hingga 24 April 2024.

Dilaporkan jika partai yang paling banyak mengajukan perkara adalah Partai Demokrat dan Partai Gerindra, yang masing-masing sebanyak 32 perkara.

Baca Juga:
Terkait Peran untuk Membantu, NasDem Sebut Memulainya dengan Menyiapkan Ide Besar untuk Pemerintahan Prabowo dan Gibran

Sedangkan berdasarkan provinsi, Papua Tengah menjadi provinsi dengan perkara yang paling banyak diajukan, yakni sebanyak 26 perkara. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Buka Peluang, PPP Sebut Mungkin Dapat Mencalonkan Menparekraf Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta

PPP menyebutkan mungkin dapat mencalonkan Menparekraf, Sandiaga Uno, di Pilkada DKI Jakarta bulan November mendatang.

Sebut Masih Dikaji, Surya Paloh Ungkap Pihaknya Tidak Menutup Kemungkinan Mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Menurut Surya Paloh, pihaknya tidak menutup kemungkinan mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Prabowo dan Gibran Tidak Hadir dalam Acara Halal Bihalal, PKS Pastikan Akan Ada Kegiatan Silaturahmi Lanjutan

PKS memastikan akan ada kegiatan silaturahmi lanjutan dengan Prabowo dan Gibran karena tidak dapat hadir dalam acara halal bihalal hari ini.

Undang Prabowo ke Acara Halal Bihalal, Pengamat Nilai Merupakan Cara PKS untuk Menurunkan Tensi Politik Pilpres 2024

Pengamat mengatakan jika undangan halal bihalal yang ditujukan ke Prabowo merupakan cara PKS untuk menurunkan tensi politik.

Dinilai Sukses Meningkatkan Raihan Kursi DPRD, Golkar DKI Tegaskan Tetap Mendorong Ahmed Zaki Iskandar Maju Pilkada Jakarta

Golkar DKI Jakarta tetap mendorong Ahmed Zaki Iskandar untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada bulan November mendatang.

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;