Internasional, gemasulawesi – Pemerintah Inggris telah membayar 2,3 miliar Euro kepada UE sebagai bagian dari perselisihan lama tentang tekstil dan alas kaki yang diimpor ke Inggris dari China.
Pembayaran terakhir sebesar 1,1 Euro miliar, yang dilakukan minggu ini, mengakhiri kasus ini.
Dilansir dari Guardian, Kepala Departemen Keuangan, John Glen, mengkonfirmasi pembayaran tersebut dalam pernyataan tertulis kepada Commons.
Baca : Berikut Lima Tim Unggulan Potensi Juara Piala Eropa 2020
“Sementara Inggris sekarang telah meninggalkan Uni Eropa dan ini adalah masalah warisan dari sebelum keberangkatan kami, pemerintah ingin menyelesaikan kasus yang sudah berjalan lama ini untuk selamanya dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban internasionalnya,” katanya kepada anggota parlemen.
Glen mengatakan tagihan akhir mewakili bunga yang jatuh tempo pada “jumlah pokok yang dibayarkan” dan akan “menarik garis” di bawah masalah ini.
Kasus ini bermula pada 2017 ketika kantor anti-penipuan UE mengatakan pihak berwenang Inggris telah mengizinkan penjahat untuk menghindari bea cukai dengan membuat klaim palsu tentang pakaian dan sepatu yang diimpor dari China.
Baca : Inggris vs Kroasia, Laga Aroma Balas Dendam
Ditemukan bahwa lebih dari setengah dari semua tekstil dan alas kaki yang diimpor ke Inggris dari China berada di bawah “harga terendah yang dapat diterima”.
Inggris melakukan pembayaran lebih dari 600 juta Euro pada Juni 2022, dengan pembayaran lain sebesar 620 Euro juta pada 13 Januari tahun ini.
Glen mengatakan: “Inggris telah berargumen sepanjang kasus bahwa mereka mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melawan penipuan yang dimaksud.
Baca : Indonesia Diminta Tidak Bergantung dengan Vaksin Impor
Namun, sejak proses pelanggaran ini diajukan, Inggris telah mengambil langkah-langkah yang proporsional dan meningkat untuk memerangi penipuan ini tanpa memengaruhi perdagangan yang sah, termasuk dengan melikuidasi pedagang yang dicurigai melalui tindakan penegakan hukum.
“Inggris mengambil pendekatan yang komprehensif dan dinamis untuk mengatasi risiko penipuan bea cukai dan mengembangkan tanggapannya ketika setiap potensi ancaman baru muncul.”
Dia mengatakan kepada anggota parlemen bahwa “selama proses ini pemerintah juga telah menyadari risiko proses hukum yang berlarut-larut, yang dapat membuka pembayar pajak Inggris tidak hanya untuk tagihan pokok yang lebih besar tetapi juga melanjutkan akrual bunga yang substansial”. (*/Siti)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
