Ini Jadwal Pengumuman Serentak Hasil SKD CPNS 2019

<p>Peserta ujian CAT CPNS Parigi Moutong.</p>
Peserta ujian CAT CPNS Parigi Moutong.

Jakarta, gemasulawesi.comBadan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan segera pengumuman serentak hasil Seleksi Keterampilan Dasar atau SKD CPNS 2019 setelah rekonsiliasi data dengan Panselda.

Setelah hasil rekonsiliasi dapat diunduh Instansi pusat dan daerah, kemudian pengumuman hasil SKD serentak tanggal 22-23 Maret 2020.

“Rekonsiliasi pada dasarnya ditujukan untuk menyamakan kembali data-data yang sudah masuk dalam database BKN. Dan dicocokkan dengan data manual sebelum hasil ujian dipublikasikan kepada publik secara serantak,” ungkap Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Negara Suherman, dikutip dari laman resmi BKN, Rabu 11 Maret 2020.

BKN menggelar rekonsiliasi data hasil SKD CPNS tahap II untuk 260 instansi pusat dan daerah.

Pada tahap I lalu, sebanyak 261 dari 521 instansi telah melakukan rekonsiliasi data. Pada hari pertama dijadwalkan 88 instansi, dilanjutkan 83 instansi pada hari kedua dan 89 instansi pada hari ketiga.

“Rekonsiliasi bukan hanya sekedar mencocokkan data kehadiran peserta saat seleksi. Namun juga verifikasi apakah peserta itu, memenuhi syarat atau tidak untuk lolos ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” jelasnya.

Ia melanjutkan, proses rekonsiliasi juga melibatkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pengaasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK).

Rencananya, jadwal SKB dimulai pada 25 Maret-10 April 2020. Namun, tetap menunggu pengumuman resmi dari BKN.

“Proses rekonsiliasi data dilakukan secara bersama-sama semua pihak yang terlibat dalam seleksi. Karena Pelaksanaan itu mesti dilakukan secara transparan. Harapannya, proses itu rampung pada 18 Maret 2020,” tegasnya.

Setelah pengumuman serentak nantinya, BKN bersama-sama Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan fokus pada persiapan soal-soal SKB.

Soal-soal yang akan diujikan dalam SKB sendiri, dibuat Intansi Pembina Jabatan Fungsional tertentu.

Sementara itu, perwakilan BPKP Rochim mengatakan, pihaknya memastikan pelaksanaan rekonsiliasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan hasil yang ditetapkan sesuai dengan seharusnya.

SKB merupakan tahapan lanjutan setelah SKD. Pengumuman peserta SKB berisi jumlah peserta dengan jumlah paling banyak tiga kali kebutuhan formasi jabatan. Berdasarkan pemeringkatan nilai SKD.

Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun intansi pembina jabatan fungsional lalu akan diintegrasikan ke bank soal CAT BKN. Sedangkan jabatan pelaksanaan, materi bersifat teknis menggunakan soal SKB yang berhubungan dengan jabatan fungsional terkait.

Baca juga: WHO Minta Indonesia Umumkan Darurat Nasional Corona

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Penting, Cegah Stunting di Parigi Moutong

Mengapa anak mengalaminya, Apa dampaknya terhadap pembangunan SDM di Parigi Moutong cegah stunting Berita, Poso Palu dan Banggai

Bapenda Parigi Moutong Terima Kunjungan Studi Banding DPRD Pohuwato

Bapenda Kabupaten Parigi Moutong menerima kunjungan studi banding DPRD Pohuwato. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Parigi Moutong Fokus Tangani Pelanggan dan Jaringan SPAM

DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong fokus tangani pelanggan dan perbaikan jaringan SPAM. Berita, Poso Palu dan Banggai Sulawesi Tengah.

Sukseskan HPS, DTPHP Parigi Moutong Canangkan Tiga Agenda Utama

Terkait persiapan mensukseskan HPS, DTPHP Parigi Moutong canangkan tiga agenda utama. Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai

Puluhan Milyar Rupiah, BOP PAUD Parigi Moutong

Bantuan Operasional Pendidikan atau BOP satuan PAUD Parigi Moutong mencapai 12 Milyar Rupiah. Berita, Poso Palu dan Banggai

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;