Nasional, gemasulawesi- Isu poligami disebut sebagai upaya serangan personal terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin yang dihembuskan oleh antek koruptor.
Hal tersebut diungkapkan politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono, Minggu 7 November 2021.
Baca juga: Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Buka Hukuman Mati Bagi Koruptor
“Itu isu murahan, ditujukan untuk menjatuhkan integritas Jaksa agung,” tegasnya.
Arief menduga, para koruptor merasa terusik dengan manuver Burhanuddin yang dianggapnya gencar mengungkap kasus-kasus kakap. Apalagi Jaksa Agung menyatakan siap membuka opsi untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor.
Baca juga: Pelarian DPO Koruptor Maluku Hartanto Hoetomo Dibekuk Tim
“Dipastikan orang-orang yang menyerang kepribadian dari Jaksa Agung dengan isu murahan dan tidak benar adalah kaki tangan para koruptor. Mereka ketar-ketir dengan gebrakan Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus kasus korupsi kelas kakap, yang banyak melibatkan BUMN-BUMN,” kata Arief.
Arief menuding langkah yang dilancarkan mereka amat kampungan. Dia yakin upaya itu disokong oleh pihak yang merasa terusik dengan ketegasan Burhanuddin dalam mengungkap kasus korupsi.
Ia menilai, kepentingan pelaku koruptor sangat besar dalam isu yang dinilainya menyerang personal jaksa agung, tentu dengan isu itu para antek koruptor berharap bisa menjatuhkan Burhanudin.
“Jelas kok orang orang yang saat ini menyerang pribadi Burhanudin dengan isu poligami bisa jadi diongkosi oleh para pelaku-pelaku korupsi yang ketakutan,” tudingnya.
Apalagi kata dia, saat ini Kejagung akan menuntut para pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman mati.
ST Burhanuddin dilaporkan atas dugaan pelanggaran disiplin PNS karena berpoligami dengan salah satu pejabat di Kejagung. Laporan itu dilayangkan Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa David Sitorus kepada KASN pada Kamis 4 November 2021. Sebagai ASN, Burhanuddin dilaporkan terkait dugaan memiliki dua istri atau poligami.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, diatur sanksi disiplin bagi PNS yang melakukan poligami dan bercerai. PNS yang melanggar ketentuan akan dijatuhi hukuman. (**)
Baca juga: Pelaku Pembunuhan Wanita Tanpa Identitas di Banten Terungkap
